Poin Penting
- Pemerintah mendukung penguatan kapasitas Badan Karantina Indonesia untuk memperkuat keamanan hayati dan kelancaran perdagangan.
- Purbaya meminta penguatan program dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan ruang fiskal dan skala prioritas pembangunan.
- Kemenkeu mendorong integrasi infrastruktur pemindaian serta layanan karantina dan Bea Cukai untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.
Jakarta – Badan Karantina Indonesia (Barantin) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tengah mengembangkan sejumlah program prioritas untuk memperkuat pengawasan arus barang ekspor dan impor sekaligus menutup celah penyelundupan.
Kepala Barantin Abdul Kadir Kading mengatakan, program prioritas yang dikembangkan meliputi penguatan sistem biosekuriti nasional, percepatan integrasi layanan karantina dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui National Logistics Ecosystem (NLE), optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta penguatan sarana dan prasarana, laboratorium, dan digitalisasi layanan karantina.
Baca juga: Kemendag Siapkan 3 Strategi Dongkrak Ekspor di Tengah Ketidakpastian Global
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah mendukung penguatan kapasitas Barantin karena memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan hayati nasional dan mendukung kelancaran perdagangan.
Namun, Purbaya menekankan bahwa setiap penguatan program perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan ruang fiskal pemerintah dan skala prioritas pembangunan.
“Anggaran kita saat ini masih defisit sehingga kita harus betul-betul hati-hati ketika menambah pengeluaran baru. Saya pikir karantina memang penting, tetapi pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap sesuai prioritas,” ujar Purbaya dalam keterangannya.
Pengawasan Arus Barang Jadi Prioritas
Purbaya menilai penguatan pengawasan terhadap lalu lintas barang dari dan ke luar negeri perlu menjadi prioritas awal dalam memperkuat sistem biosekuriti nasional.
Menurutnya, pendekatan tersebut akan memberikan manfaat yang lebih besar dalam mencegah masuknya hama dan penyakit yang dapat mengganggu sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta ketahanan pangan nasional.
Baca juga: Indonesia Negosiasi Harga Ekspor Listrik ke Singapura
Untuk mendukung efektivitas pengawasan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga mendorong optimalisasi pemanfaatan infrastruktur pemindaian (scanner) secara terpadu antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Barantin.
Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan sekaligus mendorong efisiensi investasi pemerintah.
“Kita ingin investasi pemerintah dilakukan secara tepat sehingga fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan bersama oleh instansi terkait. Dengan begitu, pengawasan semakin efektif sekaligus mendorong efisiensi penggunaan anggaran,” ujarnya.
Perkuat Koordinasi Integrasi Layanan
Sebagai tindak lanjut, Purbaya mengarahkan Badan Karantina Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Lembaga National Single Window (LNSW) untuk memperkuat koordinasi teknis. Langkah ini diperlukan guna memastikan kesiapan sistem, prosedur operasional, dan mekanisme pertukaran data sebelum integrasi layanan dilaksanakan secara menyeluruh.
Purbaya menyebut langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pelayanan yang lebih cepat, efektif, dan terintegrasi bagi masyarakat serta pelaku usaha.
Baca juga: Apindo: Biaya Logistik Mahal dan Kepastian Hukum jadi Penghambat Iklim Investasi
Melalui sinergi yang semakin erat antarlembaga, pemerintah berkomitmen memperkuat sistem biosekuriti nasional sekaligus menjaga kelancaran arus perdagangan dan logistik.
Penguatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung iklim usaha yang kondusif, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui pengelolaan fiskal yang prudent dan berkelanjutan. (*)
Editor: Yulian Saputra
