Masalah mentalitas menjadi salah satu hambatan skema PPP. Ria Martati.
Jakarta– Proyek infrastruktur dengan skema kemitraan publik-swasta public private partnership (PPP) menurut Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brodjonegoro merupakan ide yang sangat bagus. Namun dalam implementasinya, pembangunan proyek infrastruktur dengan skema PPP menghadapi berbagai kesulitan.
“Dalam pengalaman kami, PPP menjadi ide bagus, tapi sulit diimplementasikan,” kata Bambang dalam Joint IMF-Bank Indonesia Conference Future of Asia’s Finance for Development 2015, di Gedung Thamrin, Rabu 2 September 2015.
Menurutnya penerapan PPP sulit karena konsepnya yang terlalu ideal yaitu menginginkan bidding yang terbuka dan adil serta menginginkan semuanya sudah disiapkan.
“Kita sudah mencoba mengimpelementasikan PPP dalam waktu yang lama, tapi sedikit yang sukses,” kata dia.
Dia mencontohkan, PLTU Batang di Jawa Tengah sebagai salah satu proyek PPP, baru bisa ground breaking setelah 3 tahun dicanangkan. Pasalnya, terganggu oleh masalah pembebasan lahan. Tantangan lain dalam PPP adalah rivalitas antara pembiayaan dari APBN dan PPP.
“Dalam PPP kita membutuhkan keterlibatan publik melalui kementerian atau BUMN, tapi sulit mendapatkan kementerian sebagai contracting agency, karena mereka berpikir saya tidak akan menjadi bossnya,” kata dia. Soal mentalitas bos tersebut menurutnya merupakan masalah negara berkembang. Oleh karena itu menurutnya, Indonesia membutuhkan PPP dalam level yang lebih praktis.
