Jakarta – Meski pemerintah telah berupaya dalam menurunkan angka kemiskinan Indonesia, namun jumlah kemiskinan di Indonesia belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Hal ini menimbulkan kecurigaan yang besar bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Dirinya mencurigai, dana langsung yang diberikan pemerintah untuk masyarakat tak tersalurkan dengan baik. Hal ini dilihat dari angka kemiskinan yang tidak turun cepat. Berdasarkan datanya, angka kemiskinan per Maret 2017 mencapai 27,77 juta orang atau 10,64 persen dari jumlah penduduk Indonesia.
“Kalau kita tidak melihat kemiskinan turun cepat kita harus waspada, jangan-jangan banyak dana yang turun ke bawah tidak betul-betul dirasakan masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Jumat, 17 November 2017.
Sejauh ini, kata dia, pemerintah telah menganggarkan dana besar untuk kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah terpencil. pada 2017 pemerintah telah menganggarkan Dana Desa sebesar Rp60 triliun. Selain itu, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sebesar Rp70 triliun.
“Ditambah Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta warga senilai Rp27 triliun langsung ke kantong masyarakat. Ada lagi Rastra senilai Rp17 triliun. Jadi dana APBN yang langsung ke masyarakat itu cukup besar,” ucapnya.
Sehingga, lanjut dia, dengan alokasi dana ke masyarakat yang besar itu, seharusnya angka kemiskinan bisa turun menjadi satu digit. “Jadi dari 10 persen bisa 9 persen. Kami berharap kemiskinan bisa turun menjadi 9,5 persen. Gini ratio juga bisa turun lagi 0,39 menjadi 0,38. Dengan demikian instrumen apbn digunakan sebesar kemampuan rakyat,” tutupnya. (*)
