Poin Penting
- Pemerintah menyiapkan tambahan pendanaan Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada 2026 guna menjaga keberlanjutan pembiayaan di tengah meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan
- Belanja kesehatan BPJS untuk pertama kalinya melampaui pengeluaran langsung masyarakat pada 2024, menandai fase penting pembiayaan kesehatan nasional.
- Dana tambahan diprioritaskan untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan program JKN, dengan pencairan ditargetkan mulai Januari 2026—Rp10 triliun dari Kemenkes dan Rp10 triliun dari Kemenkeu
Jakarta – Pemerintah memastikan akan memberikan tambahan pendanaan sebesar Rp20 triliun kepada BPJS Kesehatan pada 2026.
Langkah ini diambil untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dan komitmen Indonesia terhadap Universal Health Coverage (UHC).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa posisi pembiayaan kesehatan Indonesia kini memasuki fase penting. Untuk pertama kalinya, porsi belanja kesehatan yang ditanggung BPJS Kesehatan melampaui pengeluaran langsung masyarakat.
Baca juga: DPR Desak Kemenkes dan BPJS Kesehatan Segera Terbitkan Regulasi Penghapusan Tunggakan
“Tahun 2024, pertama kalinya belanja BPJS itu lebih besar dari belanja masyarakat sendiri. Jadi artinya BPJS sudah menanggung belanja kesehatan lebih besar daripada yang dikeluarkan masyarakat sendiri,” ujarnya saat ditemui usai acara Diskusi Publik BPJS Kesehatan di Jakarta, Jumat (12/12).
Tambahan dana Rp20 triliun tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan sistem tetap stabil dan layanan kepada peserta tetap optimal.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menegaskan bahwa dana tersebut diprioritaskan untuk menjaga keberlanjutan program.
“Semuanya untuk sustainabilitas, kita jaga sedemikian rupa, agar JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) tetap bagus ya,” tegasnya dalam kesempatan yang sama.
Baca juga: DPR Soroti Rencana Pemutihan BPJS Kesehatan, Ingatkan soal Keadilan Peserta
Ghufron menjelaskan bahwa pencairan dana dilakukan pada awal 2026.
“Jadi kalau bisa Januari uangnya Rp20 triliun. Untuk Rp10 triliun sudah ada di Kemenkes, dan Rp10 triliunnya lagi masih di Kementerian Keuangan dan akan disalurkan ke BPJS,” jelasnya.
Budi menambahkan harapannya agar prosesnya dapat dipercepat.
“Saya maunya lebih cepat. Biar dari awal, biar tenang,”katanya. (*) Alfi Salima Puteri
