Analisis

Menjaga Harga, Mengendalikan Inflasi

Aneka Langkah Strategis

Pertanyaannya, bagaimana menyikapi datangnya bulan Ramadhan?

Pertama, memelihara pasokan bahan pokok. Sekalipun hal ini merupakan ”hajatan” yang terus berulang setiap tahun, tetapi tidak jarang pasokan masih menjadi kendala. Akibatnya macam-macam seperti kenaikan harga bahan pokok dan tentu saja kenaikan impor.

Dengan demikian, muncullah gejolak harga pangan (volatile food). Padahal daya beli (purchasing power) masyarakat level menengah ke bawah masih belum pulih benar. Di sisi lain, ketika impor naik kemungkinan harga bahan pokok akan semakin tinggi lantaran biaya operasional pun naik.

Oleh karena itu, pemerintah sudah sepatutnya terus meningkatkan ketersediaan bahan pokok. Selain itu, pemerintah juga mempunyai data ketersediaan bahan pokok yang valid dan kredibel sehingga tidak membuat jumlah impor bahan pokok yang keliru.

Di sinilah peran dan tantangan bagi Kementerian Perdagangan dan Bulog untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Sesuai dengan Perpres Nomor 48/2016, terdapat 11 jenis pangan yang ditetapkan pemerintah yakni beras, jagung, kedelai, gula, minyak goreng, tepung terigu, bawang merah, cabai, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam.

Data yang valid dan kredibel itu juga dapat mendorong atau menekan pengeluaran anggaran kementerian. Upaya itu amat penting dan mendesak di tengah upaya pemerintah untuk mengendalikan anggaran. Mengapa demikian? Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini pemerintah sedang memusatkan perhatian untuk membangun dan menyelesaikan proyek-proyek infrastuktur sebagai pilar utama dalam menyuburkan pertumbuhan ekonomi selain peningkatan investasi.

Oleh karena itu, dewasa ini pemerintah terus menggali aneka dana untuk menuntaskan proyek infrastruktur. Untuk membiayai proyek infrastruktur pada 2014-2019, Indonesia membutuhkan dana Rp6.541 triliun. APBN hanya mampu membiayai Rp1.555 triliun atau sekitar 24% dari kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur itu. Untuk menutup gap antara kebutuhan dan ketersediaan dana APBN, pemerintah membuat skenario pembiayaan. Dana itu menurut rencana diperoleh dari penerbitan obligasi dan penarikan pinjaman Rp3.272 triliun, badan usaha milik negara Rp312 triliun, kerja sama pemerintah, dan swasta Rp1.308 triliun serta pembiayaan di luar APBN Rp93 triliun (Harian Kompas, 5 Mei 2017). (Bersambung ke halaman berikutnya)

Page: 1 2 3 4 5

Paulus Yoga

Recent Posts

Eastspring Investments Gandeng DBS Indonesia Terbitkan Reksa Dana Berbasis ESG

Jakarta - PT Eastspring Investments Indonesia atau Eastspring Indonesia sebagai manajer investasi penerbit reksa dana… Read More

13 hours ago

Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Komisi III DPR Panggil Kapolda Sumbar

Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan latar belakang penembakkan terhadap Kasat Reskrim Polres… Read More

13 hours ago

Transaksi Kartu ATM Makin Menyusut, Masyarakat Lebih Pilih QRIS

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat perubahan tren transaksi pembayaran pada Oktober 2024. Penggunaan kartu ATM/Debit menyusut sebesar 11,4… Read More

13 hours ago

BTN Raih Sertifikat Predikat Platinum Green Building

Suasana saat penyerahan sertifikat Predikat Platinum Green Building dari Green Building Council Indonesia (GBCI) Jakarta.… Read More

13 hours ago

BI Catat DPK Tumbuh 6 Persen per Oktober 2024, Ditopang Korporasi

Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Oktober 2024 mencapai Rp8.460,6 triliun,… Read More

14 hours ago

Apindo Tolak Kenaikan PPN 12 Persen: Ancam Daya Beli dan Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menolak rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi… Read More

14 hours ago