Oleh Setiawan Budi Utomo, pemerhati ekonomi syariah dan kebijakan publik
KEBANGKITAN ekonomi umat menemukan momentum baru dengan diperolehnya izin pendirian bank perekonomian rakyat syariah (BPRS) Muhammadiyah, bernama Bank Syariah Matahari (BSM), pada Juni lalu, dan berbagai lembaga keuangan syariah dari akar komunitas ormas Islam. Inilah saatnya kita menjawab kebutuhan umat terhadap lembaga keuangan yang amanah, adil, dan berpihak pada rakyat kecil.
Lembaga keuangan berbasis komunitas bukan hal baru. BMT, koperasi syariah, dan lembaga mikro lainnya telah lama berperan di tengah masyarakat. Namun, banyak pula yang gagal. Ada yang tergelincir karena lemahnya manajemen. Ada yang tumbang karena tidak tahan krisis. Padahal, mereka membawa nama Islam, nama umat, dan harapan masyarakat kecil.
Menurut data OJK per akhir 2024, aset perbankan syariah nyaris Rp1.000 triliun secara nasional, persisnya Rp980,30 triliun. Tumbuh nyaris 10 persen (year on year/yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan pangsa pasar (market share) mencapai 7,72 persen. Pembiayaan yang disalurkan tumbuh 9,92 persen mencapai Rp643,55 triliun, dengan sekitar 16 persen-17 persen di antaranya menyasar ke UMKM.
Baca juga: Aset Perbankan Syariah Tumbuh 8,54 Persen, Lampaui Perbankan Konvensional
Tingkat NPF gross/net masing-masing tercatat 2,12 persen dan 0,79 persen. Menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan perbankan syariah cukup baik. Sementara, CAR mencapai 25,4 persen, mencerminkan ketahanan industri yang tinggi dalam menghadapi risiko dengan rasio kesehatan yang kuat.
Dalam rumpun BPR/BPRS, aset mencapai Rp216,7 triliun (Maret 2024) dengan jumlah entitas BPRS sebanyak 174. Pertumbuhan asetnya sebesar 7,34 persen (yoy). Di lain sisi, pembiayaan bertumbuh 9,42 persen, dan DPK bertumbuh 8,6 persen.
Di sektor mikro, OJK mencatat ada 79 lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) per akhir 2024, meningkat tajam dari sebelumnya (2016) yang hanya 13 entitas. Total aset LKMS mencapai Rp629,6 miliar dengan pertumbuhan lebih dari 9 persen dalam setahun terakhir.
Meskipun demikian, sekitar 60 persen LKMS masih menghadapi tantangan dalam digitalisasi dan penguatan tata kelola. Ini menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diatasi, sehingga keuangan syariah benar-benar mampu menjangkau dan memberdayakan komunitas di akar rumput.
Banyak pelaku UMKM yang belum tersentuh. Di sinilah optimalisasi peran LKMS dan BPRS komunitas sangat penting. Bukan hanya sebagai alternatif lembaga konvensional, tapi sebagai pengejawantahan nilai Islam: keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan.
Agar kegagalan tidak terulang, kita harus belajar dari contoh sukses global. Secara global, Akhuwat di Pakistan menunjukkan keberhasilan spektakuler dengan menyalurkan qard al-hasan senilai lebih dari PKR128 miliar (rupee Pakistan) kepada lebih dari 3 juta keluarga. Mereka mengintegrasikan jaringan masjid sebagai kanal distribusi dan mempraktikkan skema tanpa margin, mengedepankan kepercayaan sosial.
Di Malaysia, Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) berhasil menjaga tingkat kelancaran pembayaran di atas 99 persen melalui pendekatan kelompok dan dukungan negara. Kunci mereka adalah amanah, transparan, dan profesional.
Baca juga: RUPSLB CIMB Niaga Setujui Spin-Off UUS Jadi PT CIMB Niaga Syariah
Namun, perlu juga mengantisipasi kegagalan, seperti model Comilla di Bangladesh dan proyek BuNdi India, yang menunjukkan pentingnya integritas pengelolaan, partisipasi komunitas, dan pengawasan ketat. Di Indonesia, pelajaran dari BMT gagal dan koperasi yang umumnya berbasis komunitas bermasalah mempertegas urgensi manajemen risiko dan tata kelola yang kuat.
OJK telah memperkenalkan POJK 24/2024 untuk memperkuat kualitas aset BPRS, serta dua pedoman baru tentang musyarakah dan digitalisasi. Namun, transformasi lebih dalam perlu dilakukan: digitalisasi 60 persen LKM yang masih manual, peningkatan efisiensi biaya unit, dan penguatan sumber daya manusia.
Diperlukan sinergi antara bank syariah besar dan lembaga komunitas dalam penyaluran pembiayaan mikro, zakat produktif, dan CSR. Program-program seperti KUR syariah dan kemitraan dengan fintech bisa menjadi tulang punggung pembiayaan komunitas modern. Keuangan komunitas harus mampu menjangkau desa-desa, pesantren, dan komunitas ormas keagamaan yang selama ini terpinggirkan oleh skema keuangan konvensional.
Rekomendasi strategis meliputi penyusunan regulasi modular, pemberian insentif pajak sosial, pembentukan Dana Akselerasi Digitalisasi LKM, serta penyusunan sistem monitoring berbasis outcome sosial. Keuangan komunitas juga harus mengembangkan ekosistem kolaboratif yang mempertemukan modal sosial dengan standar kelembagaan profesional.
Dengan modal sosial yang kuat, jaringan ormas yang luas, serta dukungan regulasi progresif, Indonesia berada di posisi strategis untuk menjadikan lembaga keuangan syariah berbasis komunitas sebagai lokomotif inklusi. Tantangannya adalah memastikan transformasi nilai menjadi sistem dari niat baik menjadi institusi yang kredibel, adaptif, dan berdaya saing digital.
Jika momentum ini dikelola dengan strategi yang tepat, keuangan syariah komunitas akan menjadi jembatan antara sistem keuangan nasional dan kebutuhan riil masyarakat bawah. Sebuah transformasi yang bukan hanya mungkin, tapi juga mendesak. (*)
