Poin Penting
- ABT Rp181 triliun bukan untuk MBG, melainkan untuk program mendesak seperti revitalisasi 20 ribu sekolah dan digitalisasi pendidikan.
- Program prioritas meliputi distribusi 3 IFP per sekolah ke 325 ribu satuan pendidikan, beasiswa 150 ribu guru, serta kenaikan insentif guru honorer.
- Program MBG telah menjangkau 93% siswa, dinilai berdampak positif pada gizi dan motivasi belajar berdasarkan riset UI.
Jakarta – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, memastikan pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp181 triliun ke DPR tidak digunakan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami sudah paparan di DPR soal ABT ini,” kata Mu’ti seusai Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa, 3 Maret 2026.
Ia menyatakan saat ini pihaknya menunggu keputusan DPR terkait pengajuan tersebut.
“Kami dalam posisi menunggu keputusan,” jelasnya.
Baca juga: BGN Setop 47 Dapur MBG, Temukan Roti Berjamur hingga Lauk Basi
Menurutnya, ABT merupakan permintaan alokasi tambahan dalam APBN tahun berjalan yang bersifat mendesak untuk mendukung program prioritas kementerian.
Fokus Revitalisasi dan Digitalisasi Sekolah
Diketahui, program utama dalam pengajuan ABT adalah revitalisasi 20 ribu satuan pendidikan yang kondisinya rusak dan memprihatinkan.
“Kami mengajukan tambahan anggaran untuk revitalisasi 20 ribu Satuan Pedidikan,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu.
Selain itu, Kemendikdasmen juga mengajukan anggaran untuk Program Digitalisasi Pendidikan. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, setiap satuan pendidikan akan mendapat tambahan Interaktif Flat Panel (IFP) atau Panel Interaktif Digital (PID).
Pada 2026, Kemendikdasmen menargetkan distribusi IFP ke lebih dari 325 ribu satuan pendidikan, masing-masing tiga unit per sekolah.
“Untuk digitalisasi itu kita akan bagikan 3 IFP per satuan Pendidikan,” tegasnya.
Baca juga: Istana Bantah Anggaran Pendidikan Dipangkas karena Program MBG
Program lain yang telah disetujui DPR adalah beasiswa bagi 150 ribu guru yang belum menempuh pendidikan D4 atau S1, dengan bantuan Rp3 juta per semester. Insentif guru honorer juga diusulkan naik dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu.
“Beasiswa ini akan diberikan untuk 150 ribu orang guru se Indonesia,” ujar Mu’ti.
“Insentif untuk guru honorer akan dinaikkan, dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu,” sambungnya.
