Menakar Kebutuhan Valas Indonesia Beserta Tantangan dan Strategi ke Depan

Oleh Setyo Wijayanto, Pengamat Pasar Modal dan Sektor Keuangan

DALAM Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) tanggal 17-18 Juni 2026 selain memutuskan kenaikan BI-Rate, suku bunga Deposit Facility dan suku bunga Lending Facility masing-masing sebesar 25bps, juga ditetapkan kebijakan terkait stabilisasi nilai tukar rupiah. Dalam hal ini, BI menetapkan implementasi penurunan threshold beli tunai valas terhadap rupiah tanpa underlying menjadi USD10.000 per pelaku per bulan.

Selain itu, BI melakukan penyesuaian threshold kewajiban dokumen pendukung transfer dana ke luar negeri dalam valas dari nominal setara di atas USD50.000 menjadi setara di atas USD25.000. Di balik kedua kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 tersebut, menarik untuk dikaji sebenarnya berapa kebutuhan valuta asing (valas) Indonesia sekarang dan mendatang beserta tantangan dan startegi ke depan.

Dengan menggunakan data utang luar negeri (LN) sebagai acuan, utang LN Indonesia, berdasarkan data BI dari berbagai mata uang, mencapai USD439,77 miliar per April 2026. Dari total utang tersebut, utang LN dalam dolar AS mencapai USD269,25 miliar dengan kontribusi dominan sebesar 61,22 persen diikuti dalam mata uang rupiah sebesar USD81,58 miliar atau 18,55 persen dan berdenominasi EUR senilai USD40,68 miliar (9,25 persen).

Sementara itu, utang LN dalam beberapa mata uang asing lainnya berkontribusi sebesar 10,97 persen. Hal terpenting untuk diperhatikan adalah total utang LN Indonesia menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2022 sebesar USD394,76 hingga mencapai USD433,47 miliar pada tahun 2025, dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 3,17 persen.

Peningkatan jumlah utang LN Indonesia tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang LN dari pemerintah menjadi sebesar USD214,27 miliar pada tahun 2025 dengan pertumbuhan sebesar CAGR 4,74 persen. Utang ini selanjutnya naik 3,67 persen yoy menjadi USD216,42 miliar per April 2026 dengan kontribusi sebesar 49,21 persen. 

Hal ini terutama dipengaruhi oleh tren kenaikan penerbitan SBN baik di pasar internasional maupun domestik dengan nilai outstanding SBN senilai USD142,96 miliar pada tahun 2025 atau tumbuh sebesar CAGR 3,00 persen selama 2022-2025.

Baca juga: Mendorong Kredibilitas, Daya Saing, dan Resiliensi Pasar Modal Indonesia

Per April 2026, outstanding SBN naik 2,41 persen yoy menjadi USD144,62 miliar yang terdiri dari SBN Internasional senilai USD94,73 miliar dan SBN domestik sebesar USD49,89 miliar. Sementara itu, utang LN yang berasal dari pinjaman dan dibukukan oleh Bank Sentral lebih rendah senilai USD71,80 miliar dan USD30,11 miliar.

Utang LN pemerintah tersebut sebagaian besar dalam dolar AS senilai USD105,69 miliar atau 42,87 persen diikuti dalam rupiah (21,37 persen), EUR (15,28 persen), JPY (6,56 persen), dan sisanya dalam berbagai mata uang dunia. Utang LN pemerintah tersebut dimanfaatkan oleh berbagai sektor ekonomi.

Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial menyerap 22,00 persen dari total utang tersebut diikuti oleh sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,51 persen. Penyerapan utang LN pemerintah lainnya dengan kontribusi double digit adalah jasa pendidikan (16,17 persen) dan konstruksi (11,51 persen) per April 2026. Sisanya diserap oleh sejumlah sektor ekonomi lainnya sebesar 29,81 persen.

Selain dari pemerintah, utang LN juga bersumber dari swasta yang terdiri dari institusi keuangan baik bank maupun non-bank dan institusi non keuangan. Utang LN swasta mencapai USD194,53 miliar pada tahun 2025, berkurang CAGR 0,77 persen dibandingkan senilai USD199,09 miliar pada tahun 2022.

Per April 2025, utang LN swasta sebesar USD193,25 miliar atau turun 0,70 persen yoy terutama dipengaruhi oleh berkurangnya utang LN Bank sebesar 6,68 persen yoy menjadi USD32,04 miliar. Dari jumlah utang LN swasta tersebut, utang LN korporasi non keuangan berkontribusi dominan sebesar 80,85 persen.

Komposisi utang LN swasta sebagian besar dalam dolar AS yakni 84,63 persen atau setara dengan USD163,55 miliar diikuti dalam mata uang CNY (7,82 persen) sedangkan kontribusi sejumlah mata uang lainnya termasuk rupiah sebesar 7,55 persen. Utang LN swasta tersebut sebagian besar disalurkan ke industri pengolahan (27,10 persen), jasa keuangan dan asuransi (19,43 persen), pengadaan listrik dan gas (18,65 persen), dan pertambangan & penggalian (14,44 persen). Sejumlah sektor lainnya berkontribusi jauh lebih rendah dengan kontribusi kumulatif sebesar 20,38 persen.

Peningkatan utang LN pemerintah dan bank sentral berdampak pada kebutuhan valas khususnya ketika utang LN tersebut jatuh tempo. Berdasarkan jangka waktu asal, porsi utang pemerintah dan bank sentral yang jatuh tempo hingga satu tahun menunjukkan kenaikan dari hanya 2,02 persen pada tahun 2022 hingga menjadi 25,59 persen (2025) selanjutnya naik menjadi 31,34 persen atau setara USD21,31 miliar per April 2026.

Sementara itu, porsi utang swasta yang jatuh tempo hingga satu tahun cenderung berkurang dari 97,98 persen (2022) menjadi 74,41 persen (2025) dan selanjutnya menjadi 68,66 persen per April 2026. Untuk periode jatuh tempo > 1 tahun, porsi utang LN pemerintah juga meningkat dari sebesar 56,15 persen (2022) menjadi 60,05 persen (2025) dan naik menjadi 60,58 persen per April 2026. Porsi utang LN swasta, sebaliknya, turun dari 43,85 persen (2022) menjadi 39,95 persen (2025) dan kemudian berkurang menjadi 39,42 persen per April 2026.

Kondisi yang sama juga dapat dilihat berdasarkan jangka waktu sisa dimana utang LN pemerintah dan bank sentral yang jatuh tempo hingga satu tahun menunjukkan kenaikan menjadi dari 22,78 persen (2022) menjadi 39,21 persen (2025), dan selanjutnya naik menjadi 43,11 persen per April 2026.  Porsi utang LN pemerintah dan bank dengan jangka waktu sisa lebih dari satu tahun juga menunjukkan tren kenaikan dari 55,01 persen (2022) menjadi 58,63 persen (2025), kemudian meningkat menjadi 59,23 persen.

Sebaliknya, porsi utang swasta dengan jangka waktu sisa hingga 1 tahun menurun dari 77,22 persen (2022) menjadi 60,79 persen (2025) dan kembali berkurang menjadi 56,89 persen per April 2026. Sejalan dengan hal tersebut, porsi utang swasta dengan jangka waktu sisa lebih dari 1 tahun juga berkurang menjadi 40,77 persen per April 2026, dibandingkan sebesar 41,37 persen (2025) dan 44,99 persen (2022).

Tren kenaikan posisi utang LN pemerintah dan bank sentral menurut jangka waktu sisa hingga 1 tahun dan lebih dari 1 tahun tersebut menjadi tantangan keduanya untuk memenuhi kebutuhan valas dalam jangka pendek, jangka menengah, dan panjang. Selanjutnya, meski menunjukkan penurunan, posisi utang LN swasta dengan jangka waktu sisa hingga 1 tahun dan lebih dari 1 tahun masih berkontribusi material.

Selain itu, ketergantungan terhadap dolar AS masih sangat tinggi dengan porsi utang LN pemerintah dan bank sentral dalam mata uang tersebut sebesar 42,87 persen. Porsi utang LN swasta dalam dolar AS yang lebih tinggi sebesar 84,63 persen per April 2026 juga memperlihatkan risiko konsentrasi utang LN dalam mata uang tersebut.

Tersedianya valas dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dolar AS dan mata uang utama dunia lainnya sangat dibutuhkan khususnya untuk pembayaran utang LN Indonesia ketika jatuh tempo. Hal tersebut disebabkan dolar AS secara resmi hanya diproduksi dan dicetak hanya oleh pemerintah Amerika Serikat.

Adapun peredaran mata uang tersebut di Indonesia dipengaruhi oleh aktivitas transaksi internasional, investasi asing, impor dari lembaga keuangan atau bank sentral global, serta pariwisata.  Sayangnya, BI tidak merilis persentase spesifik terkait porsi dolar AS dalam cadangan devisa (cadev), sehingga pemenuhan kebutuhan dolar AS tidak dapat diketahui secara pasti melalui cadev tersebut.

Adapun ketersediaan dana pihak ketiga dalam valas di perbankan Indonesia mencapai sekitar Rp10.076,51 triliun atau setara dengan USD558,20 miliar per April 2026. Meski demikian, angka ini tidak dapat dipakai sebagai rujukan untuk pemenuhan kebutuhan valas karena dimiliki oleh pihak ketiga dalam industri perbankan nasional.

Dalam skala global, dolar AS masih mendominasi instrumen keuangan bank sentral dibandingkan mata uang dunia lainnya. Berdasarkan data IMF, pangsa pasar cadev global berdasarkan mata uang didominasi oleh USD dengan pangsa pasar sebesar 56,77 persen atau setara dengan USSD7,46 triliun pada kuartal 4Q25. Sementara itu, kontribusi EUR mencapai USD2,66 triliun atau 20,25 persen dan diikuti oleh JPY senilai USD758,8 miliar dengan kontribusi 5,78 persen. 

Kontribusi dominan USD tersebut sebenarnya sudah mengalami penurunan dibandingkan sebesar posisi 4Q01 sebesar 70,80 persen. Dengan kata lain, dibutuhkan waktu 25 tahun dengan rata-rata penurunan kontribusi USD terhadap cadev global sebesar 0,96 persen per tahun untuk membuat pangsa pasar USD turun menjadi 56,77 persen.

Kebijakan dedolarisasi membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan konsistensi implementasi karena terdapat potensi intervensi faktor politik internasional yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut disamping ketergantungan terhadap dolar AS masih tinggi hingga saat ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut penulis, untuk meningkatkan pasokan valas di pasar domestik diperlukan strategi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Untuk jangka pendek, pemulihan kepercayaan investor pasca penetapan rating oulook menjadi negatif atas sovereign credit rating Indonesia oleh Moody’s dan Fitch perlu segera dilakukan.

Beragam concern lembaga pemeringkat terhadap kondisi ekonomi dan tata kelola pemerintahan harus segera ditindaklanjuti. Apalagi dalam waktu dekat diperkirakan S&P akan merilis hasil pemeringkatan tahunaan atas peringkat kredit Indonesia. Potensi perubahan outlook menjadi negatif dan/atau peringkat oleh S&P akan menambah tekanan terhadap capital ouflow dari pasar modal Indonesia sehingga berpengaruh terhadap likuiditas valas di pasar domestik.

Dalam konteks pasar saham, meski masih dipertahankan dalam kategori emerging market (EM), laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review harus ditindaklanjuti oleh regulator dan BEI terkait aspek transparansi. Concern MSCI antara lain terkait dengan penurunan peringkat information flow menjadi negatif, transparansi kepemilikan, dan indikasi coordinated trading harus segera ditindaklanjuti.

Evaluasi MSCI berikutnya yang dijadwalkan pada November 2026 diharapkan mampu menghasilkan respon positif terhadap investor di pasar saham. Potensi keluarnya dana asing dan tekanan lanjutan pada IHSG akan berdampak negatif pada depresiasi rupiah dan likuiditas dolar AS di pasar asing, sehingga intervensi lanjutan oleh BI akan berdampak pada berkurangnya cadev.

Kenaikan BI Rate oleh BI sebesar 100bps selama 2 bulan terakhir hingga menjadi 5,75 persen dan intensifikasi lelang SRBI yang diharapkan mampu meningkatkan capital flow dipandang sebagai solusi jangka pendek. Selama bulan Juni, BI berhasil menghimpun dana dari lelang SRBI senilai Rp132,50 triliun, naik sebesar 17,82 persen dari akhir bulan Mei yang diperkirakan berdampak positif pada peningkatan kepemilikan asing atas SRBI.

Kenaikan ini terutama didukung oleh peningkatan suku bunga SRBI sebesar 64bps, 78bps, dan 78bps menjadi 7,26 persen, 7,54 persen, dan 7,70 persen untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan. Posisi cadev Indonesia terkini adalah senilai USD144,90 miliar per Mei 2026, sedikit turun sebesar 0,89 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Peredaran valas terutama dolar AS agar lebih berkelanjutan harus didukung oleh kinerja ekspor yang lebih baik. Sayangnya, total nilai ekspor Indonesia hingga Mei 2026 tumbuh melambat menjadi 3,02 persen yoy menjadi USD115,36 miliar dipengaruhi oleh penurunan total volume ekspor sebesar 3,81 persen yoy menjadi 271,19 juta ton berdasarkan data BPS.

Pertumbuhan total nilai ekspor yang lebih rendah dibandingkan dengan 6,98 persen yoy hingga Mei 2025, disertai dengan kenaikan total nilai impor yang lebih tinggi sebesar 15,24 persen yoy menjadi USD111,33 miliar, berdampak pada surplus perdagangan yang menurun tajam sebesar 73,81 persen yoy menjadi hanya USD4,03 miliar.

Baca juga: Respons Bos BEI usai Pasar Modal RI Terancam Turun ke Frontier Market

Sebagai catatan, Indonesia akhirnya mengalami defisit perdagangan sebesar USD1,61 miliar per Mei 2026 setelah terakhir kali membukukan defisit perdagangan pada April 2020. Oleh sebab itu, diversifikasi pasar ekspor dan perbaikan nilai tambah atas produk ekspor Indonesia harus ditingkatkan di tengah tantangan eksternal berupa daya beli dan pasokan global. Selain itu, implementasi atas kebijakan ekspor satu pintu harus mampu memperkuat daya saing ekonomi nasional dan bukan semata-mata berorientasi mencari keuntungan.

Terakhir, dalam angka panjang, distribusi valas di Indonesia dapat ditingkatkan melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Besarnya pasar domestik tidak lagi menjadi faktor utama, tetapi harus diperkuat dengan kualitas infrastruktur, kepastian regulasi, produktivitas tenaga kerja, kemudahan berusaha, dan konsistensi kebijakan pemerintah dalam mendukung investasi.

Penurunan daya saing Indonesia sebagaimana yang dilaporkan oleh IMD World Competitiveness Ranking baik di tingkat global maupun regional menunjukkan adanya pelemahan sejumlah faktor fundamental ekonomi. Peringkat Indonesia untuk skala global turun 8 peringkat menjadi 48 pada tahun 2026.

Kemunduran ini juga mencerminkan tren penurunan setelah sebelumnya berhasil mencapai peringkat 27 pada tahun 2024.  Untuk skala regional, Indonesia mengalami penurunan peringkat menjadi 14 pada tahun 2026 dari posisi 11 pada tahun sebelumnya, dari total 15 negara di kawasan Asia Pasifik.