oleh Paul Sutaryono
PADA Pidato Kenegaraan dalam HUT ke-74 Kemerdekaan RI pada Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 16 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dalam menghadapi puncak bonus demografi Indonesia pada 2020-2024, Indonesia harus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Bagaimana peran dan tantangan perbankan dalam membangun dan mengembangkan SDM unggul?
Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita tengok dulu kinerja bank umum sebagai representasi semua bank umum kegiatan usaha (BUKU) 1, 2, 3 dan 4. Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 1 Oktober 2019 menunjukkan bahwa kredit tetap mampu tumbuh 9,42% dari Rp4.784,80 triliun per Juli 2018 menjadi Rp5.240,21 triliun per Juli 2019. Pertumbuhan kredit tersebut ternyata lebih rendah daripada pertumbuhan kredit pada bulan sebelumnya Juni 2019 sebesar 9,84%.
Dana pihak ketiga (DPK) pun tetap tumbuh 7,93% di tengah ekonomi yang kurang tonikum ini dari Rp5.138,72 triliun menjadi Rp5.546,36 triliun. Sebaliknya, DPK tumbuh sedikit lebih subur daripada Juni 2019 sebesar 7,27%. Pertumbuhan kredit dan DPK yang tak seimbang itu mendorong loan to deposit ratio (LDR) menebal dari 93,11% menjadi 94,48% jauh di atas ambang batas 78-92%. Artinya, kondisi itu mencerminkan likuiditas ketat di pasar keuangan nasional.
BUKU mana yang paling terpapar likuiditas ketat? LDR BUKU 1 (modal inti kurang dar Rp1 triliun), BUKU 2 (modal inti di atas Rp1 triliun sampai dengan Rp5 triliun) dan BUKU 4 (modal inti di atas Rp30 triliun) masing-masing mencapai 77,40%, 88,52% dan 91,81% masih berada di ambang batas 78-92%.
Sebaliknya, BUKU 3 (modal inti di atas Rp5 triliun hingga Rp30 triliun) justru mengantongi LDR 102,25% jauh di atas ambang batas. Hal itu mengandung arti bahwa BUKU 3 sedang mengalami likuiditas ketat.
Lalu, bagaimana pula laju pertumbuhan ekonomi? Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ekonomi terus tumbuh dari 4,88% pada 2015 menjadi 5,03% pada 2016, 5,07% pada 2017, 5,17% pada 2018 dan 5,06% pada semester I-2019 di tengah target 5,3% pada akhir 2019.
Coba bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN seperti Singapura 0,10%, Thailand 2,30%, Malaysia 4,90%, Filipina 5,50% dan Vietnam 6,71%. Apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia itu berkualitas? Menurut Bank Dunia, setiap pertumbuhan ekonomi 1% dapat menyerap 500 ribu tenaga kerja.
Elastisitas penyerapan tenaga kerja per Agustus 2018 mencapai 1:568.627 lebih tinggi daripada 1:512.820 periode sama 2017. Setiap 1% pertumbuhan ekonomi menciptakan 568 ribu tenaga kerja per Agustus 2018 dengan asumsi pertumbuhan 5,1% (Media Indonesia, 6/11/18). Artinya, pertumbuhan ekonomi Indonesia berkualitas.
Data BPS juga mencatat bahwa kualitas SDM makin meningkat yang tampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) periode 2015-2018. IPM terus mendaki dari 69,55% pada 2015 menjadi 70,18%, 70,81% dan 71,39% masing-masing pada 2016, 2017 dan 2018.
Sayangnya, terdapat ketidaksesuaian (mismatch) antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Data Indef menunjukkan bahwa terdapat 5,33% vertical mismatch yakni ketidaksesuaian antara pendidikan dan keterampilan pada 2018. Selain itu, juga terdapat 60,62% horizontal mismatch yakni bidang studi dan keterampilan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan.
Aneka Tantangan
Itulah tantangan sejati bagi bank umum untuk memberikan kontribusi dalam membangun kompetensi SDM dalam bidang perbankan. Bagaimana mewujudkannya?
Pertama, bank umum dapat ikut membangun dan mengembangkan SDM dengan mengalokasikan dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR). Pada sekitar 1990-an, salah satu bank pemerintah yakni PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI pernah memberi kesempatan magang bagi anak pegawai atau pensiunan BNI selama tiga bulan. Hal itu bertujuan untuk membekali anak pegawai dan atau pensiunan baik dengan teori maupun praktek perbankan.
Oleh karena itu, bank terutama BUKU 4 seperti BRI, Bank Mandiri, BCA dan BNI dan BUKU 3 dapat memanfaatkan dana CSR untuk menerima lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau mahasiswa tingkat akhir Diploma III dan S-1 untuk magang. Apa itu magang (internship)? Magang itu merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui dan memahami teori dan praktek di suatu bidang tertentu dalam hal ini industri perbankan. Dengan bahasa lebih bening, peserta magang bukan hanya memahami teori perbankan (on the job training) tetapi juga praktek operasional perbankan (in service training).
Kedua, atau bank umum dapat mengisi sesi perbankan pada program pelatihan yang diadakan Pusdiklat Kementerian Ketenagakerjaan. Sesi perbankan meliputi modul sejarah perbankan nasional, giro, tabungan, deposito, kredit, letter of credit (L/C), jasa-jasa (transfer atau remitansi/remittances), ekspor, impor, bank garansi, perbankan internasional dan pasar uang (money market).
Modul itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Intinya, modul bisa saja ditambah manajemen risiko yang meliputi risiko kredit, pasar, operasional dan likuiditas. Hal itu penting untuk menambah wawasan perbankan, meningkatkan kompetensi dan produktivitas SDM.
Ketiga, apakah upaya itu dapat pula dilakukan oleh perseroan terbatas (PT) lainnya? Tentu saja. Undang-Undang (UU) Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 menitahkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
Dengan kalimat lain, TJSL (CSR) merupakan kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.
Tegasnya, hampir semua PT mempunyai kewajiban untuk melakukan CSR. Dengan demikian, lembaga keuangan lainnya seperti perusahaan asuransi dan pembiayaan (multifinance) juga dapat menerima peserta magang sebagai salah satu bentuk CRS mereka.
Sesungguhnya, bentuk CSR dengan menerima magang tersebut merupakan upaya jitu dalam melengkapi CSR dengan memperbaiki sekolah. Keduanya bertujuan untuk membantu pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur tempat proses belajar mengajar. Aksi memperbaiki sekolah merupakan upaya untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur keras (hard infrastructure) sedangkan penerimaan magang merupakan upaya untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur lunak (soft infrastructure).
Keempat, apa bedanya antara Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan CSR? PKBL lebih menitikberatkan pada kredit mikro sedangkan CSR lebih fokus pada bidang yang luas.
Angkat topi untuk BRI yang dinobatkan Asiamoney sebagai Best Bank for CSR di Indonesia dalam Ajang Asiamoney Best Bank Awards 2019. Karena BRI memanfaatkan CSR untuk membiayai proyek ramah lingkungan (green business model) dan perusahaan yang menghasilkan energi terbarukan seperti pembangkit tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
Bahkan BRI mewajibkan dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan peringkat biru. Hal itu sejalan dengan program yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Bayangkan betapa besar manfaat CSR sekiranya CSR maksimal 2% dari laba bersih tahun lalu. Padahal menurut Statistik Perbankan Indonesia, laba bank umum mencapai Rp150,06 triliun per Desember 2018. Itu berarti dana untuk CSR mencapai Rp3 triliun. Bukan main!
Data itu menegaskan bahwa begitu besar CSR perbankan untuk dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki atau memulihkan lingkungan. Nah, kali ini sebagian dana CSR dapat dialokasikan untuk membangun SDM. Kini saatnya bagi bank untuk memanfaatkan CSR untuk memberdayakan SDM sejalan dengan program pemerintah.
Kelima, terlebih saat ini terdapat 143 badan usaha milik negara (BUMN) pada 2018 yang tumbuh dari 115 pada 2017 dan 118 pada 2016. Data Kementerian BUMN pada 2015-2018 menunjukkan bahwa BUMN sanggup menyerap jutaan tenaga kerja dan berkontribusi dalam bentuk pajak, dividen dan pembayaran nonpajak.
Total aset BUMN melesat dari Rp5.760 triliun pada 2015 menjadi Rp6.473 triliun (naik 12,38%), Rp7.210 triliun (11,39%) dan Rp8.092 triliun (12,23%) pada 2016, 2017 dan 2018. Total ekuitas melejit dari Rp1.991 triliun pada 2015 menjadi Rp2.257 triliun (13,36%), Rp2.380 triliun (5,45%) dan Rp2.479 triliun (4,16%) masing-masing pada 2016, 2017 dan 2018.
Ringkas tutur, BUMN memiliki kapasitas dan potensi yang luar biasa dalam membangun dan mengembangkan kompetensi SDM dengan menerima peserta magang sebagaimana BUMN perbankan. BUMN Telekomunikasi pun dapat mengisi sesi disrupsi teknologi agar SDM sanggup menghadapi perkembangan teknologi informasi nan cepat.
Berbekal aneka upaya demikian, amat diharapkan ketidaksesuaian antara pendidikan dan keterampilan dapat ditekan serendah mungkin. Dengan demikian, kompetensi SDM bakal terkerek tinggi sehingga daya saing makin tinggi pula. (*)
Penulis adalah Staf Ahli Pusat Studi BUMN, Pengamat Perbankan dan Mantan Assistant Vice President BNI
