Poin Penting
- Bank BSN mencatat validasi e-Monev melalui aplikasi akuHUNI mencapai 92,58 persen, mencakup pelaporan keterhunian 3.381 MBR penerima KPR subsidi
- Bank BSN menekankan keberhasilan KPR subsidi tidak hanya diukur dari penyaluran, tetapi juga memastikan rumah benar-benar dihuni MBR
- Selain itu, Bank BSN berkolaborasi dengan Kementerian PKP, BP Tapera, dan pengembang untuk menjaga kualitas dan ketepatan sasaran KPR subsidi.
Jakarta — PT Bank Syariah Nasional (Bank BSN) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung keberhasilan Program KPR Subsidi Pemerintah, tidak hanya melalui peningkatan penyaluran pembiayaan, tetapi juga memastikan fasilitas tersebut tepat sasaran dan berdaya guna bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Bank BSN mencatatkan tingkat validasi elektronik monitoring dan evaluasi (e-Monev) melalui pelaporan aplikasi akuHUNI mencapai 92,58 persen.
Capaian itu mencakup pelaporan keterhunian terhadap 3.381 Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) penerima manfaat.
Raihan ini menempatkan Bank BSN sebagai salah satu bank penyalur dengan kinerja terbaik dalam pelaporan dan pemantauan pemanfaatan rumah subsidi.
Direktur Consumer Banking Bank BSN Mochamad Yut Penta mengatakan bahwa keberhasilan program perumahan bersubsidi tidak hanya diukur dari pertumbuhan kuantitas pencairan akad, melainkan dari keterhimpunan dan pemanfaatan nyata fisik bangunan sebagai tempat tinggal utama.
“Bagi Bank BSN, keberhasilan KPR Subsidi bukan berhenti pada saat akad pembiayaan. Tujuan akhirnya adalah memastikan rumah tersebut benar-benar menjadi tempat tinggal bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, indikator keterhunian menjadi sangat penting untuk memastikan subsidi pemerintah memberikan manfaat secara tepat sasaran,” kata Yut Penta di Jakarta, Jumat (7/8).
Baca juga: Kuasai 24 Persen Pangsa Pasar KPR Subsidi, Bank BSN Bawa Ojol-Pedagang Kelontong Miliki Rumah
Menurut Penta, penguatan pengawasan pasca penyaluran merupakan bagian integral dari strategi perseroan dalam menjaga kualitas portofolio pembiayaan secara berkelanjutan. Langkah ini sekaligus menekan risiko adanya aset rumah subsidi yang tidak terhuni (idle), disewakan, atau dialihkan kepemilikannya secara ilegal.
Adapun dalam ekosistem perumahan nasional, akuHUNI menjadi instrumen penting dalam menjaga kualitas Program KPR Subsidi karena keberhasilan program perumahan tidak cukup hanya diukur dari jumlah rumah yang berhasil dibiayai. Lebih jauh, rumah subsidi harus benar-benar dimiliki, dihuni, dan dimanfaatkan oleh MBR yang menjadi sasaran program pemerintah.
“Kami ingin tumbuh dengan kualitas. Semakin besar penyaluran KPR Subsidi Bank BSN, semakin besar pula tanggung jawab kami untuk memastikan rumah yang dibiayai benar-benar dihuni oleh penerima manfaat. Bukan sekadar akad, tetapi sampai rumah benar-benar menjadi hunian,” ungkapnya.
Guna memperkuat capaian tersebut, Bank BSN akan terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi berbasis data, sekaligus mempererat kolaborasi strategis dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BP Tapera, serta asosiasi pengembang (developer).
Monitoring keterhunian juga penting untuk mencegah penyimpangan pemanfaatan rumah subsidi, seperti rumah yang tidak dihuni, dialihkan penggunaannya, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program.
Baca juga: BTN dan BSN Kuasai 74 Persen Penyaluran FLPP Nasional di Juni 2026
Dengan pengawasan yang semakin kuat, subsidi perumahan diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi MBR, tetapi juga menciptakan kawasan hunian yang benar-benar hidup, produktif, dan berkelanjutan.
“Rumah subsidi bukan sekadar angka penyaluran pembiayaan. Di balik setiap akad terdapat keluarga yang membutuhkan tempat tinggal yang layak. Karena itu, bagi Bank BSN ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika rumah yang kami biayai benar-benar menjadi rumah bagi mereka,” ujar Penta.
Ke depan, BSN akan terus mendukung agenda Pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau, sekaligus memastikan pertumbuhan KPR Subsidi tetap dilandasi prinsip tepat sasaran, berkualitas, dan berkelanjutan. (*) Ari Nugroho
