Jakarta – Pemerintah telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan untuk menstimulisasikan perekonomian. Namun belakangan, isu pemutusan hubungan kerja (PHK) malah marak di awal tahun ini. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa paket kebijakan tersebut belumlah efektif.
Hal ini seperti disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 10 Februari 2016. “Paket kebijakan mestinya membuat investor nyaman investasi di kita. Sehingga tidak membuat mereka berpikir untuk realokasi industrinya. Itu baru namanya efektif,” ujarnya.
Penyataan Enny tersebut, sejalan dengan maraknya PHK dari beberapa perusahaan seperti Ford, Panasonic, Toshiba, dan Chevron. Kendati demikian, dirinya menolak jika perusahaan yang telah melakukan PHK tersebut dianggap hengkang dari Indonesia. Karena perusahaan otomotif seperti Ford misalnya, kata dia, tidak pernah ada pabriknya di Indonesia.
Lebih lanjut dia menilai, paket kebijakan pemerintah dianggap efektif, jika para investor tidak merealokasikan industrinya dan tetap percaya untuk berivestasi di Indonesia. “Jika mereka masih membandingkan, kok masih mahal berbisnis di sini, sehingga mereka mulai berpikir ulang untuk kalkulasi investasi dan realokasi, berarti itu tidak efektif,” tukas Enny.
Terlebih jika dibandingkan dengan pusat industri di Johor, Malaysia, dibanding pusat industri seperti di Jababeka, Cikarang, Tangerang, atau Karawang, maka sangat mungkin investor melakukan relokasi investasinya. “Sekarang bayangkan, daripada mereka berada di kawasan industri di kita, yaa mending milih ke Johor karena di sana langsung ke pelabuhan. Karena biaya logistiknya lebih murah,” ucapnya.
Dia menambahkan, dengan adanya kondisi seperti itu, kendati paket kebijakan ekonomi sudah dikeluarkan oleh pemerintah, namun hingga kini efektifitasnya belum terlihat. “Jadi, memang potensi kebijakan pemerintah yang tidak kondusif dan membuat investor hengkang itu sangat besar,” tutup Enny. (*) Rezkiana Nisaputra
