“Kalau memang yang bersangkutan memberikan hak kepada bank untuk sharing informasi ke pihak lain, ya berarti yang bersangkutan sudah membolehkan cuma kadang-kadang yang bersangkutan itu enggak sadar waktu isi form. Di situ bagian apakah bersedia memberikan data pribadi anda,” ucapnya.
Selain itu, dirinya juga meminta pihak perbanka untuk dapat transparan kepada nasabah, khususnya terkait dengan pemberian informasi data tersebut. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa mengetahui lebih jelas terkait dengan informasi data pribadinya yang telah diserahkan oleh bank tersebut.
“Harus ada transparansi harus ada detect dan dipilih boleh tidak di-share datanya. Kalau banknyakan yang kita atur banknya harus transparan, banknya harus memberitahukan tapi masyarakatnya juga harus paham nasabah harus membaca seluruh form yang haru diisi,” jelasnya.
Sedangkan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dilarang untuk memberikan informasi data nasabah kepada pihak ketiga. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Poin Penting IHSG melonjak 4,42% ke level 7.279, dengan mayoritas saham (623) ditutup menguat. Seluruh… Read More
Poin Penting: Biaya haji 2026 terancam naik signifikan akibat kenaikan harga avtur, asuransi, dan tekanan… Read More
Poin Penting Ancaman siber makin kompleks dan canggih (APT, AI, eksploitasi mobile), berdampak pada operasional,… Read More
Poin Penting SIPF belum memiliki payung hukum kuat, karena belum diatur dalam undang-undang meski risiko… Read More
Poin Penting Konflik Timteng memicu risiko gangguan infrastruktur digital global, termasuk data center dan jaringan… Read More
Poin Penting Kebocoran data masih terjadi karena penggunaan banyak tools keamanan yang tidak terintegrasi (silo),… Read More