Jakarta–Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) siap mendukung dan mengawal sektor properti untuk terus tumbuh berkembang.
Caranya dengan terus melakukan konsolidasi, meningkatkan pedoman kerja dan standarisasi dari profesi penilai publik.
Ketua Umum MAPPI, Hamid Yusuf sendiri tak menampik, saat ini tak sedikit penilai properti yang masih nakal. Bahkan pemalsuan penilaian tidak hanya dilakukan si penilai secara pribadi tapi kadang ada orang dalam yang mendukung.
“Ini akan kita tindak tegas dan bisa kita cabut keanggotaan dan izinnya,” kata Hamid usai menghadiri forum seminar Property & Mortgage Summit 2016 yang diselenggarakan Infobank-Infobank Institute bekerja sama dengan perbanas, di Jakarta, Jumat, 19 Febuari 2016.
Jika pemalsuan penilaian tersebut marak dilakukan seperti di Amerika, potensi bable katanya bisa terjadi Karena tidak memperhatikan supply dan demand.
Oleh sebab itu, lanjut Hamid penyeleksian profesi penilaian telah diperketat. Karena sejak 2011 pertumbuhan jasa peniaian terus naik signifikan menjadi 6.137 penilai di 2015. Dimana dari jumlah tersebut ada sekitar 1.000 orang penilai yang tersertifikasi berasal dari perbankan. (*) Dwitya Putra
