Poin Penting
- Pemerintah mempercepat peluncuran Perlinsos Digital berbasis AI yang ditargetkan hadir secara nasional pada November 2026
- Perlinsos Digital memungkinkan pendaftaran bansos hanya dengan NIK dan verifikasi wajah dalam hitungan menit
- Uji coba Perlinsos Digital diperluas ke 42 kabupaten/kota setelah sukses diterapkan di Banyuwangi.
Jakarta – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyatakan pemerintah mempercepat pengembangan sistem digitalisasi perlindungan sosial berbasis artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan yang ditargetkan akan diluncurkan pada November 2026.
Ketua Koordinasi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut B. Pandjaitan mengatakan, keberhasilan piloting sistem ini di Banyuwangi kini menjadi fondasi perluasan digitalisasi perlindungan sosial ke 42 kabupaten/kota dan satu provinsi.
“Satu kabupaten di Banyuwangi yang sudah jalan. Jadi sekarang itu kami sudah paham anatomi masalah di pendaftaran, kemudian di-digitalisasi berbasis AI dalam pemerintahan Republik Indonesia,” ujar Luhut dalam konferensi pers, Rabu, 17 Juni 2026.
Baca juga: Antisipasi Inflasi, Pemda Anggarkan 2% DTU Untuk Belanja Wajib Perlinsos
Luhut menyatakan pihaknya akan kembali melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memantau perkembangan program tersebut. Dia menyebut sebanyak 42 Kabupaten yang menjadi piloting akan menyelesaikan pendaftaran hingga akhir Juli 2026.
Uji coba diperluas ke 42 kabupaten/kota di 25 provinsi untuk menguji tata kelola, infrastruktur, dan regulasi sebelum penerapan yang lebih luas. Sejak 4 Juni 2026, uji coba terbatas berjalan di Surabaya dan seluruh Bali, mencakup 9 kecamatan dan 14 kelurahan/desa.
Per 16 Juni 2026, lebih dari 6.100 KK telah mendaftar melalui portal, dibantu lebih dari 700 agen pendamping yang terdiri dari ASN, petugas PKH/TKSK, tokoh masyarakat, PKK, dan Dasawisma.
Dengan tahapan itu, nantinya pemerintah akan memperoleh data yang akurat terhadap sekitar 35 juta masyarakat yang disasar untuk program ini.
“Jadi kita tahu nanti berapa juta, itu 35 juta, dan nanti pada Oktober -November Presiden launching secara nasional 541 Kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat, mungkin 80-90% sambil jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini,” ungkapnya.
Adapun perlinsos hadir sebagai portal, bukan aplikasi, yang memungkinkan pendaftaran bantuan sosial hanya dengan NIK dan verifikasi wajah.
Baca juga: Bansos Tunai dan Reformasi Fiskal Dinilai Harus Berjalan Bersamaan usai Kenaikan Pertamax
Proses pendaftaran bantuan sosial yang sebelumnya membutuhkan hingga 200 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit, dengan dampak serupa mulai terlihat di Bali dan Surabaya. Biaya yang harus ditanggung masyarakat, yang sebelumnya dapat mencapai Rp150.000, juga turun menjadi hampir tanpa biaya.
Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan, menjadi dasar bagi perluasan layanan ke 42 kabupaten/kota. (*)
Editor: Galih Pratama
