Jakarta – Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyebutkan, lima program pemerintah untuk kebutuhan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) telah berhasil mengurangi kekurangan kebutuhan rumah di Masyarakat dari tahun 2015 hingga 2019 ini.
Dirinya menyebut, segmen perumahan masih menjadi kebutuhan pokok dari masyarakat pada umumnya khusunya bagi milenial yang ingin memiliki rumah pertamanya. Tercatat kebutuhan kepemilikan rumah yang belum bisa diatasi pada tahun 2015 mencapai 11,4 juta unit dapat ditekan menjadi 6,8 juta unit pada tahun 2019.
“Kebutuhan rumah ini sudah ada kemajuan untuk diatasi, misal backlog yang tidak layak huni dan lainnya sudah ada perbaikan signifikan dan ini berdampak langsung kepada nasyarakat,” kata Mardiasmo pada acara seminar Infobank
bersama dengan Indonesia Mortgage Bankers Association (IMBA) dengan tema “Pembiayaan Mortgage Jenuh? – Prospek Pasar Milenial, Sektor Informal dan Kolaborasi dengan Fintech” di Jakarta, Kamis 17 Oktober 2019.
Tak hanya itu, untuk backlog kebutuhan penghunian non rumah tapak salah satu contoh rumah susun juga terus berkurang dari 7,6 juta pada tahun 2015 menjadi 5,4 juta pada tahun 2019 ini. Sedangkan untuk rumah tidak layak huni juga tercatat terus menurun dari 3,4 juta unit pada tahun 2015 menjadi 1,9 juta unit pada 2019.
Mardiasmo menambahkan, kelima program yang dimiliki Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR yang dapat dinikmati masyarakat adalah KPR Fasilitas Likuditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), program Tapera, serta terakhir program subsidi BP2BT.
Dirinya berharap, kebijakan tersebut dapat terus menurunkan angka backlog kebutuhan rumah serta dapat menurunkan angka kemiskinan di masyarakat. (*)
Editor: Rezkiana Np
