Jakarta – Di era digital, serangan siber menjadi persoalan umum yang kita temui. Banyak pihak menjelaskan metode pencegahan serangan siber, seperti salah satunya sosialisasi awareness akan bahaya cyber attack terhadap konsumen. Namun, untuk mengurangi tingginya kasus serangan siber juga memerlukan law enforcement yang kuat.
Direktur IT dan Operasi PT Bank Negara Indonesia (BNI) YB. Hariantono menjelaskan bagaimana pihaknya telah mengeluarkan banyak biaya dan sumber daya untuk menangani serangan siber. Ia menyatakan, bahwa hal tersebut menyebabkan inefisiensi dan pemborosan.
“Kita kalau bisa lakukan pengurangan saja terhadap attack-attack ini, kita bisa berhemat secara biaya dan resources. Bila kita bisa mengurangi attack-attack terutama yang dari Indonesia, maka kita bisa alihkan resources untuk hal-hal lainnya yang lebih produktif. Jadi kita bisa kurangi orang-orang yang mencoba hacking seperti yang diterapkan oleh sistem law enforcement Singapura dengan mempidanakan mereka yang baru coba-coba ini. Dan pasti akan menimbulkan efisiensi yang baik,” ujarnya di webinar pada rangkaian Satisfaction, Loyalty, and Engagement (SLE) Award 2022, yang diadakan Infobank dan Marketing Research Indonesia (MRI), 17 Februari 2022.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, BNI menerima percobaan serangan siber sekitar 1 juta hingga 3 juta setiap bulannya. Dan setelah dilacak, ternyata mayoritas serangan siber berasal dari Indonesia. Maka dari itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pihak law enforcement menjadi sangat vital untuk mengurangi serangan siber.
“Law enforcement harus ditegakkan. Bila ada orang yang sudah coba-coba hacking, itu seharusnya sudah bisa langsung dipidanakan. Sehingga bisa diminimalisir bahkan sebelum serangan sibernya itu terbukti berhasil. Apalagi, ini kan gampang sebetulnya, mayoritas pelaku serangan siber berasal dari Indonesia. Gampang dilacaknya ini sama aparat,” tegasnya. (*) Steven Widjaja
