Poin Penting
- Koalisi masyarakat sipil meluncurkan platform MBG Watch sebagai sarana pelaporan dan pemantauan publik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Data Celios mencatat 9.413 anak sekolah menjadi korban keracunan yang diduga terkait program MBG, memicu desakan evaluasi menyeluruh.
- MBG Watch hadir untuk dorong transparansi, advokasi kebijakan, dan perlindungan pelapor agar dana publik dan pelaksanaan MBG lebih akuntabel.
Jakarta – Koalisi masyarakat sipil yang diinisiasi oleh Celios, Unitrend, Transparency International Indonesia (TII), Lapor Sehat, dan LBH Jakarta resmi meluncurkan platform MBG Watch pada Selasa (7/10). Platform ini berfungsi sebagai sarana pelaporan dan pemantauan publik terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.
Peluncuran situs mbgwatch.org ini dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan program MBG dalam beberapa waktu terakhir.
Baca juga: Celios Kritik MBG: Harga Pangan Melonjak, Pedagang Kecil Tergerus
Berdasarkan kurasi data Center of Economic and Law Studies (Celios) dari berbagai pemberitaan media massa, hingga 6 Oktober 2025 tercatat 9.413 anak sekolah menjadi korban keracunan makanan yang diduga berasal dari program MBG.
Angka tersebut menimbulkan kekhawatiran serius terhadap efektivitas dan keamanan pelaksanaan program yang sejatinya bertujuan meningkatkan gizi anak, mencegah stunting, dan mengentaskan kemiskinan.
Meski diklaim sebagai terobosan nasional untuk memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia, informasi dasar mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program MBG dinilai masih tertutup bagi publik.
Celios Soroti Masalah Tata Kelola dan Transparansi
Celios menyoroti sejumlah persoalan mendasar, seperti penerima manfaat yang tidak tepat sasaran, kualitas makanan yang tak sesuai standar gizi seimbang, dan koordinasi antar lembaga yang masih parsial tanpa sistem pengawasan terpadu.
Baca juga: Anggaran MBG Terancam Dipangkas, Celios Usul Alihkan ke BST dan BSU
Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, menyebut program MBG mengalami kerusakan dari berbagai lini, mulai dari kualitas makanan, distribusi, hingga indikasi korupsi dan keracunan.
“Saat ini, terdapat indikasi pergeseran anggaran pendidikan akibat MBG. Jadi, program ini sebenarnya tidak gratis karena memanfaatkan uang pajak rakyat dan menggeser anggaran bantuan sosial lainnya,” ujar Media saat acara konferensi pers launching platform MBG Watch di Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025.
Menurutnya, keterlibatan pelaku usaha kecil juga sangat terbatas karena rantai pasok dikuasai pemain besar. Harapannya, MBG Watch menjadi kanal aspirasi publik dan ruang kolektif masyarakat sipil untuk mengkritisi pelaksanaan program MBG.
“Harapannya, data real time MBG Watch bisa digunakan untuk mengevaluasi program ambisius ini, sehingga bencana kesehatan massal dan bencana fiskal bisa dicegah,” tekan Media.
Kritik dari Aktivis dan Ahli Kesehatan
Sementara itu, Founder Lapor Sehat, Irma Hidayana menegaskan, satu kasus keracunan saja sudah merupakan kejadian yang sangat serius. Ia menilai aspek keamanan makanan dalam MBG perlu mendapat perhatian khusus.
Selain itu, Irma juga mengingatkan bahwa keberadaan program MBG justru berisiko menurunkan semangat para ibu yang selama ini berupaya menyediakan makanan bergizi bagi anak-anaknya di rumah.
“Yang seharusnya, menjadi fondasi utama bagi akses anak-anak terhadap makanan bergizi,” sebut Irma.
Baca juga: Menu Pangsit Goreng MBG Viral, Ini Hasil Sidak BGN di Depok
Di sisi lain, Isnawati Hidayah selaku Ahli Kebijakan Kesehatan dan Ketahanan Pangan, menambahkan bahwa kasus keracunan dan dugaan pelanggaran dalam MBG telah menimbulkan keresahan masyarakat.
“Banyak masyarakat yang menyampaikan kegelisahannya melalui media sosial, namun masih bersifat sporadis dan cenderung ‘tidak terdengar’ pemerintah,” ucap Isnawati.
Melalui MBG Watch, Isnawati berharap aspirasi masyarakat dapat terhimpun secara kolektif untuk memperkuat advokasi kebijakan.
“Jadi mari ibu-ibu, saudara dan teman-teman turut mengawasi pelaksanaan MBG bersama,” imbuh Isnawati.
Dorongan untuk Evaluasi Menyeluruh Program MBG
Sedangkan Rizky Dwi Lestari selaku Peneliti Unitrend, menjelaskan bahwa upaya pengawasan tidak akan berjalan tanpa keterlibatan masyarakat.
“Kami memfasilitasi kanal pelaporan, mengumpulkan data, mendorong advokasi, dan memperkuat kolaborasi lintas pihak. Keamanan pelapor menjadi prioritas—laporan bersifat anonim dan diverifikasi melalui kombinasi AI dan tim manusia,” cetusnya.
Rizky menambahkan, jika ditemukan pelanggaran serius, MBG Watch akan mendorong penghentian sementara (terminasi) program MBG hingga evaluasi menyeluruh dilakukan.
“Program ambisius MBG ini tidak disertai dengan tata kelola yang baik. Tinggi korupsi, berkelindannya konflik kepentingan dan membuka keran perburuan rente di rantai pasok makanan. Maka, MBG ini harus dihentikan dan dievaluasi secara menyeluruh,” sambung Peneliti dari Transparency International Indonesia (TII), Dzatmiati Sari.
Di lain pihak, Direktur LBH Jakarta, Fadhil Alfathan menegaskan, perlindungan hukum bagi pelapor menjadi fokus utama aksi masyarakat sipil. Dengan jaminan ini, masyarakat tidak perlu khawatir untuk berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan MBG.
“Sehingga, kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” imbuh Fadhil.
MBG Watch merupakan inisiatif masyarakat sipil yang bertujuan memastikan penggunaan dana APBN secara tepat, efisien, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, harapannya platform ini berperan untuk memastikan pelaksanaan MBG benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, berjalan transparan, dan terlaksana dengan baik.
MBG Watch membuka ruang partisipasi publik melalui beberapa kanal berikut:
- Website: mbgwatch.org
- WhatsApp: https://wa.me/6281122225157
- Formulir Pengaduan: https://mbgwatch.org/form.
(*) Steven Widjaja
