Poin Penting
- KUPASI mendorong inisiasi asuransi wajib bencana sebagai solusi memperkuat ketahanan nasional di tengah tingginya risiko bencana di Indonesia.
- Regulator dan industri asuransi sepakat perlindungan bencana mendesak guna mengurangi beban ekonomi pascabencana.
- KUPASI Annual Forum 2026 menjadi ajang kolaborasi kebijakan dan implementasi asuransi bencana di Indonesia.
Jakarta – Indonesia sebagai negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem perlindungan risiko yang berkelanjutan.
Tingginya frekuensi dan dampak bencana alam menuntut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk industri asuransi, untuk memperkuat ketahanan nasional dan memastikan keberlanjutan pemulihan ekonomi masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (KUPASI) menyelenggarakan KUPASI Annual Forum 2026 bertema “Penguatan Peran Asuransi dalam Ketahanan Risiko Bencana Nasional Menuju Inisiasi Asuransi Wajib Bencana di Indonesia”.
Forum tersebut digelar pada 29 Januari 2026 di Wisma Tugu I, Jakarta, dan dihadiri regulator, pelaku industri asuransi, akademisi, praktisi, serta pemangku kepentingan terkait.
Baca juga: Kerawanan Tinggi, Tapi Perlindungan Asuransi Bencana di Indonesia Masih Minim
Ketua Umum KUPASI, Azuarini Diah Parwati, menegaskan bahwa penguatan peran asuransi merupakan kebutuhan mendesak di tengah tingginya risiko bencana di Indonesia.
“KUPASI memandang bahwa masih rendahnya perlindungan asuransi bencana menyebabkan beban kerugian pascabencana sebagian besar masih ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah,” ujar Azuarini, dalam keterangan resmi, Kamis, 29 Januari 2026.
“Melalui KUPASI Annual Forum ini, kami mendorong inisiasi asuransi wajib bencana yang dilaksanakan secara bertahap, inklusif, serta didukung kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan penguatan literasi publik sebagai upaya memperkuat ketahanan nasional,” sambungnya.
Regulator dan Industri Soroti Urgensi Kebijakan Asuransi Bencana
Forum ini dibuka dengan keynote speech dari Direktur Pengawasan Asuransi Umum dan Reasuransi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Munawar Kasan, yang menekankan urgensi penguatan kebijakan asuransi bencana guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan ketahanan nasional.
Sambutan juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Cipto Hartono, yang menegaskan kesiapan industri asuransi dalam mendukung pengembangan skema perlindungan risiko bencana di Indonesia.
Baca juga: OJK Ungkap Penyebab Asuransi Bencana di RI Masih Rendah
Dua Sesi Bahas Kebijakan dan Implementasi
KUPASI Annual Forum 2026 menghadirkan narasumber dari regulator, pemerintah, industri asuransi dan reasuransi, serta lembaga pendukung ketahanan risiko dalam dua sesi utama.
Pada Sesi Aspek Kebijakan, hadir Ami Muslich dari Direktorat Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi & Aktuaria Kementerian Keuangan dan Kocu Andre Hutagalung, Direktur Utama PT Reasuransi MAIPARK. Sesi ini membahas arah regulasi serta urgensi kebijakan asuransi bencana, dengan moderator Reza Andre Nasution, Direktur Teknik PT Reasuransi MAIPARK.
Sementara itu, Sesi Aspek Implementasi menghadirkan Ibrahim Kholilul (Acting Head of IFG Progress), Hengki Eko Putra (Research & Development Principal PT Reasuransi MAIPARK), dan Priskila Agatha Sulaiman (Program Officer Financial Adaptation Innovation and Resilience/FAIR). Diskusi yang dimoderatori Wahyudin Rahman, Dewan Penasihat KUPASI, membahas kesiapan industri, protection gap, dan strategi implementasi asuransi bencana.
Baca juga: Tempat Usaha-Aset Dijarah saat Bencana, Apakah Bisa Klaim Asuransi?
Melalui forum ini, KUPASI berharap tercipta sinergi antara regulator, industri, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong terbentuknya sistem perlindungan risiko bencana yang lebih kuat, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan melindungi masyarakat dari dampak bencana pada masa mendatang. (*)
