Poin Penting
- BTN mencatat penyaluran KPP Rp7,4 triliun sejak program diluncurkan, terdiri dari KPP Supply Rp5,4 triliun dan KPP Demand Rp2 triliun.
- Kuota KPP nasional naik menjadi Rp50 triliun dari sebelumnya Rp36 triliun karena tingginya penyerapan program.
- KPP didorong untuk membantu UMKM naik kelas sekaligus menggerakkan sektor perumahan, tenaga kerja, dan berbagai industri pendukung.
Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) secara kumulatif mencapai Rp7,4 triliun sejak program tersebut diluncurkan.
Penyaluran itu terdiri dari KPP Supply sebesar Rp5,4 triliun dan KPP Demand Rp2 triliun.
Melalui kedua skema tersebut, pembiayaan menjangkau sisi penyediaan rumah sekaligus masyarakat produktif yang membutuhkan dukungan pembiayaan perumahan.
Baca juga: Intip Strategi BTN Perkuat Modal di Tengah Ekspansi 2026
Direktur Corporate Banking BTN, Helmy Afrisa, mengatakan KPP memiliki peran strategis karena pembiayaannya menjangkau dua sisi sekaligus. Yakni, pelaku usaha yang menyediakan rumah dan masyarakat produktif yang membutuhkan pembiayaan perumahan.
“Melalui KPP Supply dan KPP Demand, BTN berupaya memperluas akses pembiayaan di seluruh ekosistem perumahan. Kami ingin program ini tidak hanya mendorong penyediaan hunian, tetapi juga meningkatkan produktivitas pelaku usaha dan pada akhirnya menggerakkan ekonomi rakyat,” ujar Helmy dalam kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan di Menara BTN, Jakarta, Jumat, 11 September 2026.
Peminatan KPP BTN di Jakarta Capai Rp424,9 Miliar
Helmy menuturkan, peluang pertumbuhan KPP masih terbuka lebar. Di wilayah Jakarta dan sekitarnya, BTN mencatat 353 peminatan dengan total plafon Rp424,944 miliar.
Rinciannya, 57 peminatan KPP Supply senilai Rp288,970 miliar dan 296 peminatan KPP Demand senilai Rp135,974 miliar.
“Besarnya peminatan menunjukkan kebutuhan pembiayaan perumahan datang dari berbagai sisi. Kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, developer, kontraktor, toko bahan bangunan, dan pelaku UMKM agar manfaat KPP dapat menjangkau semakin banyak masyarakat,” kata Helmy.
Baca juga: Insentif KLM Optimal, BTN Fokus Genjot Penyaluran Kredit
Menurut Helmy, penguatan KPP juga menjadi bagian dari upaya BTN memanfaatkan ekosistem perumahan yang telah dibangun Perseroan untuk menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas.
“Bagi masyarakat produktif, rumah bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga dapat menjadi tempat usaha dan aset yang mendukung peningkatan penghasilan keluarga. Karena itu, kami ingin pembiayaan perumahan turut menciptakan kegiatan usaha, meningkatkan produktivitas, dan mendorong kesejahteraan masyarakat,” tutur Helmy.
Maruarar: Kuota KPP Naik Jadi Rp50 Triliun
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi implementasi KPP yang dinilai dapat mendorong pelaku UMKM dalam ekosistem perumahan untuk naik kelas.
“Manfaat program ini sangat luar biasa. Dari sisi suplai, subsidi bunganya sangat membantu. Mudah-mudahan, seperti tujuannya, UMKM baik kontraktor, developer, maupun toko bangunan bisa naik kelas,” ujar Maruarar.
Maruarar mengatakan, meskipun KPP masih tergolong program baru, respons masyarakat dan pelaku usaha sangat positif.
Tingginya penyerapan turut mendorong pemerintah meningkatkan kuota KPP secara nasional dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun. Ia juga secara khusus menyoroti posisi BTN dalam penyaluran KPP Supply.
“Programnya boleh baru, belum sampai setahun, tetapi ternyata responsnya sangat positif. Penyerapan sangat tinggi, makanya kuotanya dinaikkan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun. Dari sisi suplai, BTN itu paling tinggi,” kata Maruarar.
Baca juga: BTN Salurkan KPP Rp2,97 Triliun per Mei 2026
Menurut Maruarar, keberhasilan KPP tidak cukup hanya diukur dari besarnya pembiayaan yang disalurkan. Program tersebut juga harus mampu mendorong pelaku UMKM berkembang menjadi pengusaha dengan skala usaha yang lebih besar.
“Kita baru bangga kalau 10 atau 15 tahun lagi, UMKM yang kita temui hari ini mengatakan, waktu itu saya masih UMKM, tetapi 10 tahun kemudian saya sudah naik kelas menjadi perusahaan besar yang sukses,” kata Maruarar.
Sektor Perumahan Gerakkan Banyak Industri
Lebih jauh, Maruarar menkankan bahwa sektor perumahan memiliki dampak berantai yang luas terhadap perekonomian.
Pembangunan rumah tidak hanya menggerakkan developer dan kontraktor, tetapi juga menyerap tenaga kerja serta menciptakan permintaan terhadap bahan bangunan, transportasi, industri manufaktur hingga berbagai usaha masyarakat di sekitar proyek.
“Ekosistem perumahan sangat luar biasa. Pengembang, developer, kontraktor, toko bangunan, UMKM, semuanya harus solid supaya kita bisa menggerakkan ekonomi,” ujarnya.
Baca juga: BTN Bidik Porsi Kredit Non-Perumahan 30 Persen pada 2030, Ini Strateginya
Maruarar pun mendorong BTN terus bekerja keras dan melakukan terobosan untuk mempercepat penyaluran KPP.
Sepanjang Januari hingga 9 September 2026, penyaluran KPP BTN telah mencapai Rp5,25 triliun dari target Rp10 triliun pada tahun ini.
“Targetnya besar, harapannya besar. Kerjanya juga harus besar, hatinya besar, jiwanya juga besar bagi Republik dan rakyat Indonesia,” tutup Maruarar. (*)
Editor: Yulian Saputra
