Jakarta – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan, sistem keuangan Indonesia masih tetap terjaga hingga triwulan II 2023 ditengah dinamika perekonomian dan pasar keuangan global. Perkembangan ini seiring dengan kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik yang resilien serta didukung koordinasi KSSK yang terus diperkuat.
“KSSK berkomitmen untuk melanjutkan penguatan koordinasi dan meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan risiko global ke depan, termasuk rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK, Selasa 1 Agustus 2023.
Sri Mulyani mengaku, bahwa ketidakpastian ekonomi global tetap tinggi. terlihat dari IMF yang merevisi kembali proyeksi pertumbuhan globalnya menjadi 3,0% yoy di 2023, sedikit lebih baik dari proyeksi April 2023 yang sebesar 2,8% yoy. Pertumbuhan Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara maju di Eropa diprakirakan lebih baik dari proyeksi sebelumnya.
Baca juga: Belajar dari Krisis 1998, Profesi Keuangan Pegang Peranan Penting Kawal Perekonomian Indonesia
“Sementara itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok tetap sama, namun risiko tertahannya konsumsi dan investasi terutama sektor properti negara tersebut harus terus diwaspadai,” pungkasnya.
Kemudian, tekanan inflasi di negara maju masih relatif tinggi dipengaruhi oleh perekonomian yang lebih kuat dan pasar tenaga kerja yang ketat. Hal ini diprakirakan akan mendorong kenaikan lebih lanjut suku bunga kebijakan moneter di negara maju, termasuk Federal Funds Rate (FFR).
Perkembangan tersebut menyebabkan aliran modal ke negara berkembang akan lebih selektif dan meningkatkan tekanan nilai tukar di negara berkembang, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan respons kebijakan untuk memitigasi risiko rambatan global.
Meski begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik didukung oleh permintaan domestik. Perekonomian triwulan II 2023 diprakirakan masih tumbuh kuat, ditopang oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan tren ekspansif aktivitas manufaktur sebagaimana ditunjukkan oleh PMI Manufaktur yang meningkat ke level 53,3 pada Juli 2023, lebih tinggi dibandingkan Juni 2023 sebesar 52,5.
Selanjutnya, konsumsi rumah tangga meningkat didorong oleh terus naiknya mobilitas, membaiknya ekspektasi pendapatan, dan terkendalinya inflasi, serta dampak positif dari Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan pemberian gaji ke-13 kepada Aparatur Sipil Negara.
“Perkembangan tersebut juga disertai Indeks Keyakinan Konsumen dan Indeks Penjualan Ritel yang masih terus bertumbuh,” katanya.
Di samping itu, inflasi kembali ke dalam sasaran lebih cepat dari prakiraan. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) turun dari 4,97% yoy pada triwulan I 2023 menjadi 3,52% yoy pada triwulan II 2023, kembali berada dalam sasaran 3,0±1%. Inflasi inti terus melambat menjadi 2,58% yoy, dipengaruhi oleh stabilnya nilai tukar, turunnya harga komoditas global, rendahnya dampak lanjutan dari inflasi volatile food, dan terkendalinya ekspektasi inflasi.
Selain itu, inflasi kelompok administered prices menurun menjadi 9,21% yoy seiring dengan pengelolaan harga energi domestik yang baik.
“Berbagai kebijakan, di antaranya intervensi harga dan stabilitasi pasokan, dukungan Pemerintah dalam bentuk bantuan pangan, upaya fasilitasi dan pengawasan distribusi, serta penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah mampu mendorong tingkat inflasi volatile food turun menjadi 1,20% yoy,” ungkapnya.
Menkeu melanjutkan, kembalinya pergerakan inflasi ke dalam sasaran sebagai hasil positif dari konsistensi bauran kebijakan fiskal sebagai shock absorber dan kebijakan moneter, serta eratnya sinergi pengendalian inflasi pangan antara BI dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Dengan perkembangan tersebut, inflasi diprakirakan dapat tetap terkendali dalam kisaran 3,0±1% pada sisa tahun 2023 dan 2,5±1% pada 2024. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
