Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa pihaknya terus mencermati dan menghormati jalannya proses hukum yang tengah dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan pelanggaran Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999, tentang dugaan pelanggaran kartel suku bunga pada industri pinjaman daring (Pindar).
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman menyatakan pengaturan batas maksimum manfaat ekonomi (suku bunga) pindar oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai bagian dari ketentuan Kode Etik (Pedoman Perilaku).
Aturan tersebut merupakan arahan OJK sebelum diterbitkannya SEOJK No.19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).
“Penetapan batas maksimum manfaat ekonomi (suku bunga) tersebut ditujukan demi memberikan pelindungan kepada masyarakat dari suku bunga tinggi sekaligus membedakan pinjaman online legal (pindar) dengan yang ilegal (pinjol),” ucap Agusman dalam keterangan resmi di Jakarta, 20 Mei 2025.
Baca juga: KPPU Bocorkan Waktu Sidang Perdana Dugaan Kartel Bunga Pindar
Selanjutnya, sesuai Pasal 84 POJK 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, antara lain mengatur bahwa asosiasi (AFPI) berperan membangun pengawasan berbasis disiplin pasar untuk penguatan dan/atau penyehatan penyelenggara serta membantu mengelola pengaduan konsumen/masyarakat.
Dalam kaitan ini, AFPI diminta untuk turut membantu menertibkan anggotanya agar memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan yang terkait dengan batas maksimum manfaat ekonomi.
Sehingga, Agusman menjelaskan, bahwa pengaturan terkait batasan maksimum manfaat ekonomi (suku bunga) dimaksud merupakan hal-hal yang sangat diperlukan demi memberikan perlindungan kepada masyarakat dari suku bunga tinggi dan dalam rangka menjaga integritas industri LPBBTI/Pindar.
Baca juga: Soal Dugaan Kartel Bunga Pindar, Begini Respons AFPI
Adapun pengaturan manfaat ekonomi yang saat ini ditetapkan oleh OJK untuk sektor konsumtif dengan tenor kurang dari enam bulan sebesar 0,3 persen dan untuk tenor lebih dari enam bulan sebesar 0,2 persen.
Sedangkan manfaat ekonomi dari sisi sektor produktif untuk mikro dan ultra mikro dengan tenor kurang dari enam bulan senilai 0,275 persen dan lebih dari enam bulan sebesar 0,1 persen.
Lalu, untuk manfaat ekonomi sektor produktif kecil dan menengah memiliki besaran manfaat ekonomi yang sama bagi tenor kurang atau lebih dari enam bulan sebesar 0,1 persen. (*)
Editor: Galih Pratama
