Jakarta– Koperasi nasional dinilai dapat berpotensi untuk menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Terlebih, hingga saat ini Koperasi baru menyumbang 3,99 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Oleh karena itu, Ikatan Alumni Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKA-IKOPIN) terus mendorong pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk fokus membenahi pengoperasian nasional.
Ketua Umum DPP IKA-IKOPIN Adri Istambul Lingga Gayo mengatakan, memasuki tahun keempat Pemerintahan Jokowi-JK, pemerintah harus menjadikan koperasi menjadi penyokong perekonomian di Indonesia.
“Koperasi wajib menguasai paling tidak tiga sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak yakni pangan, papan dan kesehatan,” ungkap Adri pada acara Diskusi Panel dan Rakernas DPP IKA-IKOPIN di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM Jakarta, Kamis 18 Januari 2018.
Adri menambahkan, pemerintahan juga harus ikut hadir secara nyata untuk menjaga kestabilan pasokan pangan melalui penguasaan atas sektor yang sangat strategis ini. Dirinya menilai, penyediaan kebutuhan pangan tidak boleh diserahkan kepada orang per orang atau swasta lewat mekanisme pasar, melainkan harus diberikan hak pengelolaannya kepada bangun usaha koperasi.
“Jangan seperti sekarang, beras dari petani kita melimpah ruah, tapi harga di pasaran tinggi. Malah sudah impor, tapi harga beras tetap tinggi. Ini jelas ada aksi para spekulan yang bermain. Database pertanian kita juga harus segera dimutakhirkan,” ungkap Adri.
Dirinya menilai, dengan memberdayakan badan hukum yang berjiwa koperasi, menurut dia, akan mempersempit mata rantai pangan dari petani ke masyarakat sebagai konsumen sehingga harga pangan bisa lebih murah karena meminimalisir permainan tengkulak.
Oleh karena itu, dirinya menilai, Indonesia butuh banyak koperasi pangan, dan belajar dari pengalaman di era Orde Baru yang memberdayakan koperasi untuk mendukung Bulog, saat itu pasokan dan harga pangan khususnya beras lebih murah dan terjangkau masyarakat. (*)
