Jakarta – Upaya kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membentuk superholding seperti di Singapura dan Malaysia layaknya Temasek dan Khasanah dikritisi oleh Ekonom Faisal Basri yang juga eks Ketua Tim Reformasi Migas. Menurutnya konsep superholding haruslah jelas dan dibicarakan dengan banyak pihak.
“Dalam konsep holding memang banyak ngaco-nya ini rencana BUMN. Seperti diantaranya ingin bank syariah BUMN konsilidasi. Padahal bank syariah BUMN sharenya hanya 20% dari total perbankan,” katanya ketika ditemui dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 6 Agustus 2016.
Menurut Faisal, seharusnya BRI dan Mandiri digabung sehingga nantinya kedua entitas tersebut bisa memiliki aset superbersar dan mampu mengumpulkan dana yang banyak.
“Sehingga masyarakat mampu mendapatkan bunga yang rendah, salah satunya. Coba dilihat ini holding, mau bikin super holding tapi nggak jelas. Minta sama Ibu Rini rencana induknya ada tidak? Jangan setiap hari berubah terus, ngeri jalannya. Jadi ini bobrok,” ungkap Faisal.
Lebih jauh Faisal juga memaparkan rencana akuisisi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) oleh PT Pertamina. Menurutnya, hal tersebut juga sangatlah tidak jelas. “PGN ‘kan sudah go public, Pertamina tidak go public, tidak go public mengakuisisi yang go public, konsepnya mau dibawa kemana. Supaya apa? Tujuannya apa?” tegasnya.
Menurut Faisal dalam kondisi ekonomi global yang tengah lesu, sinergi antar BUMN menjadi yang terpenting. Sinkronisasi lini usaha haruslah dilakukan BUMN.
“Sekarang di bisnis yang penting itu sinergi dan sinkronisasi. Pertamina punya gas, PGN punya gas yang saat ini tidak sinkron lalu disinkronkan,” ungkap Faisal. (*) Dwitya Putra
