Balikpapan–Pemerintah tengah gencar menerbitkan surat utang untuk mengurangi defisit anggaran yang terus membengkak, lantaran digunakan untuk proyek pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan pemerintah Jokowi. Hal ini, dikhawatirkan akan memicu pengetatan likuiditas di perbankan.
Tak tanggung-tanggung, uang masyarakat yang terkumpul dari penerbitan surat utang yang dilakukan pemerintah mencapai puluhan hingga ratusan triliun. Padahal, saat ini perbankan didorong untuk dapat memperbesar penyaluran kreditnya ke sektor riil. Tumbuhnya sektor ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi yang masih lesu.
Namun demikian, untuk bisa memperbesar penyaluran kreditnya ke sektor riil perbankan juga membutuhkan sumber dana, satu di antaranya berupa dana pihak ketiga (DPK) yang berasal dari masyarakat. Dalam hal ini, perbankan pun tengah bersaing dengan pemerintah dalam memperebutkan dana masyarakat itu.
Gencarnya pemerintah yang menerbitkan surat utang ini, dikhawatirkan dana masyarakat yang ada di bank akan ditarik, sehingga akan menimbulkan pengetatan likuiditas di perbankan. Kendati demikian, menurut Bank Indonesia (BI) saat ini, rasio kredit terhadap simpanan atau loan to deposit ratio/LDR perbankan sudah menurun menjadi kisaran 88-89 persen. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Jakarta - Penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) harus melewati regulatory sandbox milik Otoritas Jasa… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bersedia mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen Presiden… Read More
Jakarta - Saat ini, secara rata-rata masa tunggu untuk melaksanakan ibadah haji di Indonesia bisa… Read More
Labuan Bajo - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa, akan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) terbaru… Read More
Jakarta - PT Trisula Textile Industries Tbk (BELL), emiten penyedia kain, seragam, dan fashion berhasil… Read More
Jakarta – Guna meningkatkan literasi keuangan para pekerja migran Indonesia (PMI), Asosiasi Fintech Indonesia (AFPI)… Read More