Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti berbagai kendala dalam proses pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) untuk Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah sekolah masih mengalami kesulitan dalam finalisasi data akibat kompleksitas sistem dan integrasi dengan e-Raport serta DAPODIK.
Dalam proses pengisian PDSS, beberapa masalah utama yang dihadapi sekolah antara lain belum optimalnya penggunaan e-Raport sebagai metode sinkronisasi data, kompleksitas pengisian data di DAPODIK dan e-Raport yang berdampak pada integrasi ke PDSS SNPMB, serta masih adanya sekolah yang kesulitan melengkapi data akibat validasi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
Selain itu, koordinasi antar-kementerian terkait juga dinilai perlu ditingkatkan agar proses berjalan lebih efektif. Hetifah menegaskan perlunya langkah-langkah konkret yang segera diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan ini.
Baca juga : MSIG Life dan ISCO Foundation Berkolaborasi Bantu Pendidikan Anak Pra Sejahtera
Beberapa langkah yang diusulkan antara lain pemberian insentif bagi sekolah yang secara periodik mengisi DAPODIK dan e-Raport guna memastikan data siswa tetap valid. Selain itu, bimbingan teknis dan sosialisasi mengenai pengisian DAPODIK, e-Raport, dan PDSS juga harus diperkuat, termasuk konsultasi rutin selama periode pendaftaran.
Kebijakan Cut-off yang Lebih Jelas
Hetifah juga menekankan pentingnya kebijakan cut-off yang lebih jelas bagi sekolah yang ingin beralih dari mekanisme e-Raport ke manual, guna menghindari kebingungan teknis.
Koordinasi antara Pusdatin Kemendikdasmen, Pusdatin Kemdiktisaintek, serta pihak terkait seperti LTMT, BP3, dan MRPTNI juga harus diperkuat agar sistem berjalan lebih efektif.
Komisi X DPR RI, lanjut Hetifah, akan terus mengawal perbaikan sistem ini agar tidak terjadi kendala serupa di tahun-tahun mendatang.
Baca juga : Tingkatkan Kualitas, Dua Kampus RI Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan Tiongkok
“Kami mendorong kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan di lapangan. Semua pihak harus berkolaborasi demi memastikan akses pendidikan yang merata dan transparan bagi seluruh siswa,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu, 8 Februari 2025.
Hingga 5 Februari 2025 pukul 13.25 WIB, dari 373 sekolah yang belum menyelesaikan finalisasi PDSS, sebanyak 275 sekolah telah berhasil menyelesaikan prosesnya. Sisanya, 98 sekolah masih dalam tahap finalisasi hingga batas akhir pukul 15.00 WIB.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat meningkatkan kesiapan dan responsivitas dalam menghadapi proses seleksi pada tahun-tahun berikutnya, sehingga tidak ada siswa yang dirugikan akibat kendala teknis yang seharusnya dapat diantisipasi sejak awal. (*)
Editor: Yulian Saputra
