Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih menyoroti tingginya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1446 H/2025 M.
Dirinya mengusulkan sejumlah poin rasionalisasi agar BPIH dapat ditekan hingga di bawah Rp90 juta agar bisa meringankan beban jemaah haji di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
“Penyelenggaraan ibadah haji harus lebih baik, dan biayanya harus dibuat seringan mungkin bagi masyarakat yang sedang sulit ekonomi,” katanya, dalam rapat perdana Panitia Kerja (Panja) Haji DPR bersama Kementerian Agama (Kemenag) di Senayan, Jakarta, Kamis, 2 Januari 2024.
Ia menyatakan beberapa poin rasionalisasi yang diusulkan di antaranya terkait biaya penerbangan. Di mana, meminta maskapai dan Pertamina untuk bernegosiasi dan menyerahkan rincian biaya penerbangan agar dapat dikaji ulang. Ia menyoroti rencana kenaikan biaya dari Rp33,4 juta menjadi Rp34,48 juta per jemaah.
Baca juga : Ekonomi Belum Membaik, DPR: Masyarakat Keluhkan Kenaikan Biaya Haji 2025
“Tentang biaya penerbangan yang direncanakan naik dari Rp33,4 juta per jemaah menjadi Rp34,48 juta. Silakan maskapai dan Pertamina berembuk serta beri dokumen angka rinci kepada kami agar bisa mengkonsolidasikan angka yang rasional, meringankan jemaah tapi pelayanan tetap,” papar Fikri.
“Direncanakan naik Rp958.552 menurut BPIH yang diusulkan PHU. Mana komponen yang tidak mendukung, silakan dirundingkan agar kenaikan itu tidak terjadi,” tambahnya.
Lanjutnya, poin lain yang disoroti Fikri adalah layanan embarkasi dan debarkasi. Ia mempertanyakan rencana kenaikan biaya sebesar Rp92.486 per orang, padahal seharusnya tidak ada biaya tambahan.
Baca juga : Daftar Haji Kini Makin Mudah Lewat BPKH Apps
“Ini ada angkanya Rp92.486 per orang dibebani, padahal tadi informasinya tidak ada charge. Lalu biaya ini untuk apa? Saya kira harus jelas. PHU harus bisa memberikan penjelasan,” bebernya.
Selain itu, Fikri mendorong agar biaya keimigrasian sebesar Rp13.765 dihapuskan (free charge) dan biaya dokumen perjalanan sebesar Rp308 ribu ditekan.
Ia juga menyoroti penggunaan bus sholawat yang banyak dikeluhkan karena kondisi bus yang sudah tua. Fikri menyebutkan adanya perusahaan bus milik Saudi dengan direktur asal Indonesia yang siap melayani jemaah haji Indonesia dengan armada baru, namun tidak digunakan.
“Ada salah satu provider bus sholawat di Saudi yang direkturnya orang Indonesia. Kebetulan dari dapil saya. Perusahaan busnya milik Saudi, sudah divisitasi, tetapi tidak dipakai. Padahal busnya baru semua, sementara jemaah dari India dan Bangladesh yang memanfaatkannya. Sementara provider tersebut sangat ingin melayani jemaah Indonesia,” pungkasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
