Jakarta – Menjamurnya e-commerce dan fintech di Indonesia menunjukkan pesatnya transformasi digital. Namun, keamanan dalam melakukan transaksi digital masih sering diabaikan oleh sebagian masyarakat bahkan penyedia jasa keuangan. Perlu kolaborasi semua pihak supaya terwujud transaksi digital yang aman.
Ilya Avianti, Guru Besar Akuntansi Universitas Padjajaran menjelaskan, bahwa terdapat tiga komunitas digital yang besar dalam masyarakat, yaitu digital safety advocates, digital safety unconcern, dan digital safety pragmatics. Menurutnya, digital safety pragmatics memiliki persentase yang lebih besar dibandingkan komunitas yang lain.
Ada 70% masyarakat yang terkadang mereka perhatian mengenai keamanan bertransaksi secara digital dan terkadang mereka tidak peduli dengan hal tersebut. Ini dikarenakan mereka rasa risiko pengumpulan data dalam memulai suatu transaksi digital tidak melebihi manfaat yang didapatkan,” ujar Ilya dalam webinar “Digital Governance: Prasyarat untuk Mendukung Transformasi Digital” yang diadakan OJK Institute, Kamis, 11 Agustus 2022.
Hal ini, tambahnya, menjadi tantangan bagi pemerintah dan penyedia jasa keuangan untuk terus memerhatikan dan meningkatkan keamanan dari produk yang dikeluarkan.
“Bisnis ini harus aman karena mengandung kepercayaan dari pelanggan. Bisnis ini harus bertanggung jawab dengan keamanan layanan yang diberikan. Kita harus me-maintenance data-data yang terhimpun,” kata Ilya.
Maka dari itu, penting juga bagi penyedia jasa keuangan untuk membangun kepercayaan nasabah. Terdapat tiga aspek yang memengaruhi kepercayaan tersebut, pertama, meningkatkan transparansi dalam transaksi, kedua, memperkuat etika dan tanggung jawab, ketiga, membangun privasi dan kontrol terhadap data-data nasabah yang ada pada layanan digital.
“Kita harus membangun sistem yang tidak terlihat secara langsung namun bisa dirasakan,” jelasnya lagi.
Selain memerhatikan risiko dan meningkatkan kepercayaan, pemerintah, penyedia jasa keuangan, dan masyarakat harus berkolaborasi serta saling mengkoordinir satu sama lain untuk mewujudkan keamanan digitalisasi pada sektor perbankan dan keuangan.
Baca juga : Mahendra OJK: Pandemi jadi Pendorong Digitalisasi Keuangan
“Saya menekankan digital governance itu mengakselerasi keamanan digital. Evaluasi, direct, dan monitoring harus dilakukan setiap organisais terkait, harus saling berinteraksi dan kolaborasi itu harus jalan,” tutup Ilya. (*) Fatin
