Oleh Eko B. Supriyanto, Pimpinan Redaksi Infobank Media Group
ADA yang ganjil ketika ruang publik belakangan ini diramaikan oleh klaim-klaim besar tentang kinerja Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) atau Danantara Indonesia. Chief Operating Officer (COO)BPIDanantara, Dony Oskaria, dengan penuh percaya diri mengumumkan bahwa lembaga yang dipimpinnya telah meraup laba Rp330 triliun.
Sebuah angka yang konon melampaui raihan laba Temasek Holdings, raksasa investasi milik Singapura. Bahkan, ia menargetkan laba Rp360 triliun pada tahun ini, nyaris dua kali lipat dari klaim nett income Temasek yang ia sebut sekitar S$12 miliar.
Dony mengatakan hal itu di Squawk Box CNBC Indonesia bertajuk “Danantara BUMN Progres Update 2026”, Senin, 24 Agustus 2026. Menurut Dony, berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Investasi asal Singapura tersebut, Temasek mencatat laba bersih sekitar S$12 miliar atau setara dengan Rp136 triliun.
“Jadi, kalau secara size daripada nett income tentu kita sudah lebih besar daripada Temasek. Tahun ini, kami harapkan Rp360 triliun. Hampir dua kali lipat daripada Temasek, dari Rp136 triliun ke Rp360 triliun,” ungkap Dony.
Dony mengatakan, capaian tersebut perlu disampaikan kepada masyarakat untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan membangun dan mengembangkan perusahaan-perusahaan yang andal ke depan.
“Saya rasa tidak banyak orang yang tahu bahwa nett income kami, laba perusahaan kami, di Danantara lebih besar daripada Temasek. Ini mungkin tidak banyak orang yang tahu,” katanya.
Tentu, sebagai bangsa yang lama dirundung inferioritas, kabar semacam ini terdengar merdu. Ia menawarkan hiburan politik: bahwa kita, Indonesia, akhirnya bisa berdiri sejajar – bahkan lebih tinggi – daripada tetangga yang selama ini dianggap sebagai kiblat tata kelola.
Namun, di situlah letak persoalannya. Klaim besar tanpa dasar yang dapat diverifikasi bukanlah prestasi, melainkan retorika. Dan, retorika, dalam ekonomi politik, sering kali menjadi alat untuk menutupi luka struktural yang belum sembuh.
Baca juga: Rapor BUMN Setelah Setahun Danantara Berdiri
Belum Ada Laporan Keuangan
Dony menyebut, laba Temasek sekitar S$12 miliar – bukan S$37,3 miliar atau nett income setelah dikurangi kepentingan nonpengendali menjadi S$32,4 miliar (pada laporan keuangan Temasek Maret 2026). Jadi, bukan S$12 miliar seperti yang disebut Dony. Dengan kata lain, perbandingan yang dilakukan Dony bukan hanya tidak akurat, tapi juga menyesatkan.
Berdasarkan group income statements Temasek untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Maret 2026, group nett profit Temasek tercatat sebesar S$32,4 miliar, naik dari S$23,5 miliar pada tahun sebelumnya. Nah, dengan asumsi kurs Rp13.940 per dolar Singapura, angka tersebut setara dengan sekitar Rp451,66 triliun. Dengan demikian, angka group nett profit Temasek yang tercantum dalam laporan resminya bukan S$12 miliar seperti yang disebutkan Dony.
Jelas, ini bukan sekadar soal salah kutip angka. Ini soal integritas informasi publik. Jika seorang pejabat publik dengan posisi sepenting COO BPI Danantara dan Kepala BP BUMN saja bisa keliru – atau memilih keliru – dalam membaca laporan keuangan lembaga asing yang tersedia secara terbuka, bagaimana publik bisa memercayai angka-angka yang ia klaim untuk lembaganya sendiri? Apakah ini ketidakcermatan, atau ada motif lain: membangun narasi keunggulan dengan cara memangkas angka lawan?
Yang lebih menggelisahkan, hingga kini (setelah 1,5 tahun Danantara berdiri), laporan keuangan konsolidasi Danantara belum juga dipublikasikan secara resmi. Alasannya, sedang dalam proses konsolidasi dan audit menyeluruh atas berbagai entitas BUMN di bawah ekosistemnya. Sebuah alasan yang bisa dimaklumi untuk lembaga baru, tapi menjadi problematik ketika klaim laba sudah diteriakkan ke ruang publik.
Dalam ekonomi politik, ada prinsip dasar: no representation without documentation. Anda tidak bisa mengklaim laba tanpa laporan. Sebab, laba bukanlah sekadar angka final di ujung kalkulasi; ia adalah hasil dari serangkaian asumsi, metode akuntansi, pengakuan pendapatan, dan penilaian aset yang harus dapat diuji. Tanpa laporan yang transparan dan diaudit independen, klaim laba hanyalah kosmetik politik belaka.
Danantara, yang mengonsolidasikan aset-aset BUMN, memang mewarisi mesin laba perusahaan-perusahaan pelat merah, seperti Pertamina, PT Telkom, bank-bank Himbara, hingga MIND.ID.
Tapi, warisan laba tidak sama dengan penciptaan nilai. Banyak BUMN yang selama ini “bobrok” dalam tata kelola, sarat beban politik, dan digerogoti praktik koruptif, namun tetap mencatat laba di atas kertas. Laba mereka sering kali bukan hasil efisiensi, melainkan rente dari monopoli, konsesi, atau suntikan modal negara. Maka, memuji laba Danantara tanpa membedah kualitas laba itu adalah pengulangan dari cara berpikir lama: mengagungkan output, mengabaikan proses.
Belajar dari Temasek: Bukan Sekadar Angka
Jujur. Membandingkan Danantara dengan Temasek adalah sesuatu yang menggoda. Tapi, dangkal jika hanya berhenti pada angka nett income.
Temasek bukan sekadar perusahaan investasi; ia adalah institusi yang dibangun di atas prinsip-prinsip tata kelola yang ketat, akuntabilitas publik, dan independensi dari intervensi politik. Laporan keuangannya dipublikasikan secara rutin, diaudit, dan bisa diakses siapa pun. Kinerjanya diukur bukan hanya dari laba, tapi juga dari total shareholder return jangka panjang, disiplin investasi, dan kemampuan mengelola risiko.
Sebaliknya, Danantara lahir dari rahim politik. Ia adalah proyek besar negara yang dibangun di atas fondasi BUMN yang selama puluhan tahun menjadi arena pertarungan kepentingan partai, birokrasi, dan oligarki. Masalahnya bukan pada niat untuk membangun sovereign wealth fund (SWF), melainkan pada kesiapan institusionalnya. Apakah Danantara siap menjadi seperti Temasek, atau ia hanya menjadi etalase baru untuk menampilkan BUMN yang sama dengan baju berbeda?
Infobank mencatat, selama 30 tahun terakhir, ekonomi kita terlalu lama dikuasai oleh mentalitas rente dan birokrasi yang tidak akuntabel. BUMN sering kali menjadi beban moral hazard – terlalu besar untuk dibiarkan mati, tapi terlalu sakit untuk menjadi kompetitif. Maka, ketika Danantara diklaim melampaui Temasek, pertanyaan yang harus diajukan bukan “berapa labanya?”, melainkan “bagaimana laba itu dihasilkan, dan apakah ia berkelanjutan?”
Menurut diskusi terbatas Infobank, ada bahaya besar dalam klaim prematur semacam ini. Pertama, ia menciptakan ilusi keberhasilan yang bisa meninabobokan publik dan pembuat kebijakan. Jika laba sudah dianggap tinggi, mengapa perlu reformasi tata kelola yang menyakitkan?
Kedua, klaim tanpa laporan keuangan yang dipublikasikan membuka ruang bagi manipulasi politik. Angka bisa dipoles, dibesar-besarkan, atau dipilih sesuai dengan kebutuhan narasi.
Ketiga, merusak kredibilitas lembaga itu sendiri di mata investor internasional. SWF yang serius tidak akan beroperasi dengan cara mengumumkan laba sebelum laporan keuangannya terbit.
Seperti menurut banyak sumber yang dihubungi Infobank, Danantara harus segera memublikasikan laporan keuangannya secara lengkap, diaudit oleh auditor independen yang kredibel, dan disajikan dengan standar akuntansi yang berlaku internasional. Tanpa itu, klaim laba Rp330 triliun hanyalah angka di udara – seperti fatamorgana yang indah dari kejauhan, tapi tidak bisa dipegang.
Baca juga: Jauh dari Target, Transaksi Danantara Housing Expo 2026 Hanya Rp2 Triliun
Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Negeri ini juga tidak kekurangan sumber daya. Yang kurang adalah keberanian untuk jujur pada angka, disiplin dalam tata kelola, dan kerendahan hati untuk belajar. Temasek bukan sekadar pesaing; ia adalah cermin. Jika ingin becermin, janganlah kita memecahkan kaca itu dengan klaim-klaim yang menyesatkan. Apalagi sering terdengar, BUMN sudah bobrok selama 30 tahun. Banyak penyelewengan. Itu tidak salah, tapi angka-angka kinerja masih disebut-sebut dengan penuh kebanggaan.
Sejarah ekonomi politik Indonesia mengajarkan satu hal: kekuasaan tanpa akuntabilitas adalah resep kehancuran. Danantara, dengan segala ambisinya, harus diingatkan bahwa laba yang tidak bisa dipertanggungjawabkan bukanlah prestasi, melainkan potensi bencana. Publik tidak butuh pujian. Publik butuh bukti.
Dan, bukti itu bernama laporan keuangan – bukan konferensi pers. Sudah lebih dari satu tahun enam bulan berdiri, Danantara belum mengeluarkan laporan keuangan. Tapi, sudah bisa jual global bond. Dan, kini sudah bisa menyebut laba “jumbo” Danantara yang diklaim melampaui laba Temasek.
