Poin Penting
- KPK menyoroti keterbatasan anggaran yang berdampak pada kekurangan SDM dan belum optimalnya jangkauan kerja lembaga.
- Disparitas gaji dan minimnya peralatan OTT dinilai menghambat kinerja, sehingga dibutuhkan dukungan anggaran yang lebih memadai.
- Komisi III DPR menyatakan dukungan terhadap penguatan kelembagaan dan program strategis KPK tahun 2026.
Jakarta – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menilai tantangan utama lembaga antirasuah saat ini bukan terletak pada proses penanganan perkara, melainkan pada keterbatasan sumber daya manusia (SDM).
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (28/1), Setyo menyampaikan bahwa jumlah personel KPK belum ideal untuk menjangkau kebutuhan penindakan dan pencegahan secara optimal.
“Urusan penanganan perkara, dari sisi kendala, kami pastikan bahwa secara umum tidak ada. Namun, dari sisi sumber daya manusia, keterbatasannya pasti ada, jumlahnya tidak maksimal,” katanya, dikutip ANTARA, Rabu, 28 Januari 2026.
Baca juga: Modus Korupsi Makin Canggih, Ketua KPK Ungkap Perubahan Pola OTT
Setyo juga mengusulkan penguatan kehadiran KPK di daerah, khususnya di Indonesia bagian timur. Menurutnya, keberadaan kantor di wilayah atau provinsi tertentu akan mempercepat koordinasi dengan pemerintah daerah dan meningkatkan efektivitas pengawasan.
“Rentang kendalinya, jarak dan waktunya juga semakin bisa efisien dan efektivitas,” imbuhnya.
Disparitas Gaji dan Harapan 2026
Selain jumlah SDM, Setyo mengungkapkan adanya ketimpangan sistem penggajian antara pegawai lama dan pegawai baru di lingkungan KPK. Ia menyebut persoalan tersebut telah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan.
“Mudah-mudahan untuk 2026 ini tidak ada lagi disparitas antara pegawai lama dengan pegawai baru sehingga bisa memotivasi,” ujarnya.
Baca juga: Bupati Pati Sudewo Terjaring OTT KPK, Uang Miliaran Rupiah Ikut Disita
OTT Terkendala Teknologi
Dalam forum yang sama, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyoroti keterbatasan alat penunjang penindakan, khususnya dalam operasi tangkap tangan (OTT). Menurutnya, teknologi yang digunakan KPK saat ini belum memadai.
“(Alat) kurang canggih. Jadi, ini sudah tidak up to date lagi. Jadi, kalau anggota Komisi III kasih anggaran besar untuk beli alat, barangkali OTT lebih masif gitu,” ujarnya.
DPR Dukung Penguatan KPK 2026
Adapun Komisi III DPR RI menyatakan dukungan terhadap rencana kebijakan strategis dan program kerja KPK tahun 2026.
Dukungan tersebut mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan efektivitas pencegahan, serta upaya menurunkan tingkat korupsi nasional dan meningkatkan indeks persepsi korupsi serta indeks integritas nasional. (*)
