Jakarta – Kenaikan harga beras yang terjadi sejak 2022 hingga saat ini menjadi alarm serius bagi ketahanan pangan nasional. Kondisi ini menjadi perhatian banyak pihak dan harus segera diatasi.
Ekonom Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara mengungkapkan, perspektif ketahanan pangan Indonesia terlalu sempit karena selalu dikaitkan dengan cadangan beras.
Menurutnya, pemerintah menjadikan beras sebagai indikator ketahanan pangan dengan klaim surplus stok, namun harga di pasar tradisional tetap tinggi, rata-rata sudah di atas Rp15.000/kg dari sebelumnya di bawah Rp12.500.
“Harga beras makin naik, berbanding terbalik dengan klaim surplus. Bahkan kebijakan food estate pun tidak menjawab masalah. Ambil contoh di Merauke, Papua, harga beras tetap naik,” jelas Bhima dalam diskusi media jelang COP30 pada Selasa 16 September 2025 di Jakarta.
Baca juga: Pemerintah Alokasikan Rp164,4 Triliun untuk Program Ketahanan Pangan
Di sisi lain, Bhima menyoroti peningkatan impor bahan pangan, produk peternakan, dan pupuk sejak 2012 hingga 2024. Produk yang diimpor mencakup pangan, hewan ternak, produk susu, telur, serta pupuk kimia jadi.
“Jadi ini aneh, Indonesia terus mengimpor pupuk yang tujuannya untuk meningkatkan produksi beras, tapi di sisi lain impor pangan kita juga meningkat. Artinya, kebijakan impor pupuk yang terus meningkat itu, tidak berujung pada peningkatan produksi pangan,” tutur Bhima.
Luas Panen Padi Menyusut
Ia menjelaskan, luas panen padi sejak 2021 pun berkurang. Luas panen padi di Jawa, Kalimantan dan Sulawesi merosot dengan cepat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat peringatan tersebut. Pada 2021–2023, luas panen padi justru menurun, sementara permintaan terus meningkat.
“Tren ini diperparah ketidakpastian iklim pascapandemi,” ungkapnya.
Baca juga: Paten Mekar Tani Perkuat Kolaborasi Dorong Ketahanan Pangan Nasional
Koordinator Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Ayip Said mengatakan, Indonesia menghadapi anomali besar. Menurutnya, Indonesia adalah salah satu negara produsen beras terbesar, tapi juga importir terbesar.
“Jadi produsen tapi malah impor, duitnya jelas tidak kembali ke masyarakat,” jelasnya.
Kondisi tersebut, lanjut Ayip, semakin ironis jika melihat Global Hunger Index (GHI). Tahun 2022, Indonesia berada di peringkat ketiga negara dengan kelaparan tertinggi di Asia Tenggara dengan skor 17,9.
Pada 2023, posisi Indonesia justru naik menjadi urutan kedua dengan skor 17,6. Indikator kelaparan ini mencakup ketidakcukupan pangan, prevalensi stunting, dan kemiskinan.
“Di pedesaan, terutama di wilayah timur Indonesia, kelaparan lebih tinggi dibanding perkotaan,” imbuhnya.
Petani Padi Terpinggirkan
Ayip menambahkan, petani padi yang dominan berada di utara Pulau Jawa kini menghadapi agroekosistem rusak, lahan sawit menciut dan tata kelola yang buruk.
“Petani hanya dijadikan alat produksi, tak berhenti dipasok pupuk dan lainnya, tanpa dipikirkan kesejahteraannya sebagai tulang punggung pangan nasional,” pungkasnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
