Jakarta–Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, Presiden menekankan pentingnya percepatan belanja pemerintah. Oleh sebab itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melakukan percepatan penyerapan realisasi anggaran tahun 2016 dengan alokasi pagu sebesar Rp3,256 triliun.
“Pertemuan ini sangat penting untuk menyikapi arahan Presiden kepada seluruh kementerian/lembaga agar dapat mengambil langkah-langkah konkrit dalam melaksanakan percepatan belanja negara yang dimulai dari awal tahun anggaran,” ujar Sekjen Kemenperin Syarif Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 12 Januari 2016.
Menurutnya, Kemenperin optimis mampu mengefektifkan pemanfaatan anggaran 2016 dibanding tahun sebelumnya yang realisasi anggarannya hanya mencapai 77%. Untuk itu, Kepala Unit atau Satuan Kerja harus memberikan perhatian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan operasional serta melakukan monitoring dengan intens.
“Dalam rangka membangun akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian, yang tertib sesuai peraturan yang berlaku, diminta kepada masing-masing pengelola anggaran untuk dapat bertindak profesional, melaksanakan tepat waktu dan memberikan output yang bermanfaat,” tukasnya.
Selain itu, kata Syarif, Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus mengetahui dan memahami apa yang menjadi tanggung jawabnya sehingga tidak berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian di kemudian hari.
Di samping itu, guna menjaga dan meningkatkan capaian-capaian Reformasi Birokrasi yang telah dijalankan selama ini, pihaknya juga meminta kepada masing masing Kepala Unit/Satuan kerja untuk berkomitmen dan terus menerus menjalankan program-program Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian.
Hal tersebut sesuai Road Map dan Rencana Kerja yang telah ditetapkan secara aktif terlibat di dalam pengembangan dan pembangunan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Perindustrian melalui delapan area perubahan, yakni, Manajemen Perubahan, Penguatan Sistem Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Tata Laksana, Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur Sipil Negara, Penguatan Peraturan Perundang undangan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Selanjutnya, dalam rangka menapaki tahun 2016 yang penuh tantangan dan masih adanya ketidakpastian ekonomi global, Kementerian Perindustrian memiliki beberapa pekerjaan besar untuk melaksanakan pembangunan industri nasional.
“Salah satunya adalah menjalankan langkah-langkah strategis untuk peningkatan investasi di Indonesia yang menjadi salah satu fokus pada paket-paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Pemerintah,” ucap Syarif.
Oleh karena itu, Sekjen berharap kepada para pejabat Eselon I beserta jajarannya untuk tetap fokus kepada beberapa program prioritas Kementerian, antara lain pertama, pembangunan 14 Kawasan Industri di luar Pulau Jawa melalui fasilitasi Pemerintah dan Swasta. Kedua, Hilirisasi Hasil Tambang dan produk pertanian. Ketiga, Peningkatan Pelayanan Publik.
“Keempat, Pengembangan SDM Industri dan Lingkup Internal Kementerian, dan kelima, Penumbuhan Populasi Industri sekitar 9.000 usaha industri Berskala Besar dan Sedang serta tumbuhnya Industri Kecil sekitar 20.000 unit usaha,” tutupnya. (*) Rezkiana Nisaputra
