Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga 12 Desember 2023 telah mencairkan pembiayaan investasi sebesar Rp73,89 triliun, yang dialokasikan senilai Rp176,3 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pembiayaan investasi ini disalurkan guna mendukung kesinambungan pelaksanaan program-program pemerintah yang memiliki multiplier effect besar terhadap perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam UU APBN, direncanakan Rp176,3 triliun pembiayaan investasi. Sampai dengan 12 Desember, terealisasi Rp73,89 triliun atau 41,9 persen,” ujar Sri Mulyani dalam APBN KiTa, dikutip, Senin 18 Desember 2023.
Baca juga: Sri Mulyani Tambah Anggaran Belanja Sejumlah Kementerian, Ini Daftarnya
Secara rinci, pencairan pembiayaan investasi di antaranya untuk klaster infrastruktur sebesar Rp44,90 triliun, digunakan untuk pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
“Di bidang infrastruktur, LMAN sampai saat ini sudah mengelola Rp159,8 triliun dan ini terutama mendukung PSN (Proyek Strategis Nasional), tahun 2023 telah dicairkan Rp25,4 triliun untuk pembelian berbagai lahan-lahan dalam rangka PSN,” imbuh Menkeu.
Kemudian, klaster pendidikan sebesar Rp20 triliun untuk pembiayaan LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan), klaster Pendidikan Rp3,5 triliun untuk pembiayaan LDKPI (Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional) dan LKI (Lembaga Kajian Indonesia).
“Untuk LDKPI termasuk kemarin untuk membantu Palestina, membantu kemanusiaan di berbagai daerah di dunia seperti di Ethiopia, Kenya, dan kita menerima ASN dari negara-negara lain yang ingin belajar dari Indonesia,” jelasnya.
Baca juga: Belanja Negara Medio Desember 2023 Baru Tersalurkan 84,5 Persen, Ini Rinciannya
Selanjutnya, klaster perlindungan masyarakat senilai Rp4,3 triliun untuk pembiayaan BPDLH (Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup) pooling fund bencana, klaster pangan dan lingkungan hidup Rp0,8 triliun untuk pembiayaan BPDLH rehabilitasi mangrove, serta kewajiban penjaminan sebesar Rp0,33 triliun.
“BPDLH dalam hal ini dana kelola investasinya mencapai Rp10,19 triliun, untuk berbagai kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan komitmen perubahan iklim Indonesia,” paparnya. (*)
Editor: Galih Pratama
