Poin Penting
- Kemendiktisaintek menyiapkan penutupan prodi tidak relevan untuk meningkatkan kesesuaian lulusan dengan kebutuhan industri.
- Jurusan keguruan menjadi sorotan karena menghasilkan 490.000 lulusan per tahun untuk pasar kerja hanya 20.000 posisi.
- Pemerintah mendorong kampus mengembangkan prodi baru berbasis delapan industri strategis demi menyelaraskan pendidikan dengan arah pembangunan.
Jakarta – Kemendiktisaintek menegaskan rencana pengetatan kurikulum pendidikan tinggi dengan mendorong kampus memilah hingga menutup program studi (prodi) yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya menekan ketimpangan antara lulusan dan pasar kerja yang terus melebar.
Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Badri Munir Sukoco menyampaikan bahwa perguruan tinggi harus siap mengambil keputusan strategis.
“Bapak rektor yang ada di sini semuanya, ada kerelaan, nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” ujarnya dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026 di Kabupaten Badung, Bali, Kamis (23/4/2026), seperti dikutip Antara.
Badri menuturkan, setiap tahun kampus meluluskan sekitar 1,9 juta generasi muda, terdiri dari 1,7 juta sarjana dan sisanya diploma. Namun kondisi deindustrialisasi dini membuat daya serap pasar tenaga kerja melemah sehingga lulusan perguruan tinggi semakin terancam tidak terserap.
Pemerintah pun mendorong akselerasi industrialisasi, terutama di sektor-sektor spesifik yang telah ditetapkan sebagai prioritas.
Baca juga: Kemensos Ajukan Ribuan Guru untuk Sekolah Rakyat, Rekrutmen Segera Dibuka?
Strategi Penyelarasan Prodi oleh Kemendiktisaintek
Dengan delapan industri strategis—energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju—Kemendiktisaintek diyakini akan menata ulang arah pendidikan tinggi agar lebih adaptif. Badri menegaskan, pemerintah membutuhkan masukan kampus untuk menyusun prodi masa depan.
“Sebenarnya yang dibutuhkan itu prodi apa ke depan, itu yang akan kita coba susun nanti bersama, dan tentunya kajian-kajian dari kepengurusan Konsorsium PKPT kami butuhkan,” katanya.
Ia menambahkan, bonus demografi semestinya menjadi momentum bagi pendidikan tinggi untuk mencetak lulusan yang menjawab kebutuhan masa depan. Namun praktik market driven yang dilakukan banyak kampus—membuka prodi sesuai tren calon mahasiswa—justru memicu kelebihan suplai.
Ia mencontohkan potensi kelebihan dokter pada 2028 serta ketimpangan distribusi di berbagai daerah.
Jurusan Keguruan Jadi Sorotan
Salah satu catatan paling serius adalah ketidakseimbangan antara lulusan keguruan dengan kebutuhan pasar. Kemendiktisaintek menemukan bahwa tiap tahun prodi kependidikan menghasilkan sekitar 490 ribu lulusan, sementara kebutuhan guru nasional hanya 20 ribu orang. Sisanya berisiko besar menjadi pengangguran terdidik.
Karena itu pemerintah meminta perguruan tinggi, terutama anggota Konsorsium PTKP yang dibentuk bersama BKKBN BKKBN, menyusun kajian komprehensif mengenai prodi yang masih relevan. Pendekatan market driving, bukan sekadar mengikuti tren pasar, ditegaskan sebagai strategi baru.
Pengembangan Prodi Baru di Delapan Industri Strategis
Pemerintah mendorong kampus mengembangkan prodi baru sesuai delapan industri strategis, dengan menyesuaikan kebutuhan jangka panjang. “Caranya program studinya yang disesuaikan, perlu dikembangkan prodi-prodi baru yang sesuai dengan delapan industri strategis, nah tentu perlu ada kerelaan dari masing-masing rektor untuk melakukan kajian itu, disesuaikan agar prodinya memang relevan,” ujar Badri.
Baca juga: Kabar Baik untuk Guru Honorer, Insentif Naik dan Tunjangan Non-ASN Tembus Rp2 Juta
Upaya ini diharapkan membuat arah pendidikan tinggi lebih selaras dengan transformasi ekonomi nasional sekaligus mengurangi kesenjangan suplai-tenaga kerja. Kemendiktisaintek menyebut penataan prodi sebagai langkah kritis untuk memastikan perguruan tinggi menjadi motor penggerak pembangunan.
Penataan dan penutupan prodi yang tidak relevan menjadi agenda prioritas Kemendiktisaintek demi meningkatkan daya saing lulusan. Dengan fokus pada delapan industri strategis serta pembenahan prodi keguruan yang kelebihan suplai, pemerintah menegaskan pentingnya reformasi pendidikan tinggi agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja masa depan. Langkah ini menjadi penutup komitmen Kemendiktisaintek memperkuat relevansi pendidikan tinggi Indonesia. (*)
Editor: Galih Pratama
