Poin Penting:
- Kemendagri menegaskan program renovasi 15 ribu RTLH sebagai prioritas pembangunan perbatasan.
- BNPP memetakan lokasi prioritas dengan dukungan data BPS agar bantuan tepat sasaran.
- Program ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat pertahanan dan nasionalisme warga perbatasan.
Jakarta – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menegaskan bahwa Kemendagri tengah menyiapkan langkah strategis untuk mempercepat program renovasi perumahan bagi warga di wilayah perbatasan.
Program ini merupakan bagian dari inisiatif peningkatan kualitas hunian melalui perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang diinisiasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Dalam rapat persiapan bersama Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman dan jajaran BNPP, Tito meminta program ini dimanfaatkan seoptimal mungkin. Ia menegaskan bahwa Kementerian PKP telah menambah alokasi renovasi menjadi 15.000 unit RTLH, khusus untuk kawasan perbatasan.
Baca juga: BTN Soroti Data Backlog Perumahan, Tanpa Basis Jelas Sulit Tepat Sasaran
“Ini Pak Ara (Menteri PKP Maruarar Sirait) sudah menyampaikan 15 ribu, tadinya 10 ribu, ini (dinaikkan menjadi) 15 ribu. Kemudian, tugas daripada BNPP, ini saya minta, tangkap betul program ini. Ini betul-betul kerjakan dengan hati,” ujar Tito dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Antara, Rabu (15/4/2026).
Peran Kemendagri Mempercepat Pemetaan Wilayah Perbatasan
Sebagai bagian dari tahap awal, BNPP ditugaskan untuk memetakan wilayah perbatasan yang paling layak menjadi lokasi implementasi program renovasi rumah. Pemetaan ini mencakup identifikasi jumlah unit RTLH di setiap daerah prioritas.
Untuk memastikan ketepatan sasaran, BNPP akan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah memiliki data sosial-ekonomi terperinci, termasuk data masyarakat penghuni RTLH. Tito menyatakan bahwa BPS sudah memegang DTSEN yang menjadi dasar penentuan calon penerima bantuan.
“Karena (BPS) sudah melakukan survei, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN),” ujarnya.
Program renovasi rumah di perbatasan ini diyakini Mendagri akan memberi dampak jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat rasa nasionalisme sebagai garda terdepan penjaga wilayah negara.
“Nasionalisme, mereka akan timbul. Itu (akan menjadi) buffer zone untuk pertahanan,” tuturnya.
Kolaborasi Kemendagri dan PKP
Implementasi program perumahan ini memperkuat sinergi lintas kementerian, terutama antara Kemendagri dan PKP, demi memastikan masyarakat di kawasan perbatasan mendapatkan fasilitas hunian yang lebih layak. Selain meningkatkan kualitas hidup warga, program ini sekaligus memperkuat posisi daerah perbatasan sebagai wilayah prioritas pembangunan nasional.
Dengan target renovasi 15 ribu unit, langkah ini menjadi salah satu program strategis untuk memperkokoh ketahanan sosial serta mendorong rasa bangga masyarakat terhadap negara. Upaya Konsolidasi data, pemetaan detail wilayah, dan koordinasi antarinstansi akan menjadi fondasi keberhasilan program ini.
Baca juga: Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah
Kemendagri menegaskan bahwa program renovasi ini bukan hanya soal memperbaiki rumah, tetapi juga meningkatkan kualitas kesejahteraan dan memperkuat ketahanan nasional di wilayah perbatasan. (*)
Editor: Galih Pratama
