Jakarta–Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira menyayangkan sikap pemerintah yang mematok target penerimaan pajak yang terlalu ambisius. Sementara pemerintah justru optimis peningkatan penerimaan pajak dari penerapan Automatic Exchange of Information (AEoI).
Dirinya menyebut, Pemerintah jangan hanya mengandalkan penerimaan pajak dan program terkait akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI). Sebab, implementasi aturan tersebut baru efektif pada September 2018, sehingga tak akan berpengaruh besar terhadap kas negara pada tahun 2018 mendatang.
“Kemudian bicara AEoI, ketika sudah dapat dari Singapura, Macau, AS, kalau sudah dapat data mulai dari proses data dipegang Ditjen Pajak sampai diselidiki dan terbukti bersalah, berapa lama prosesnya? Apa 2018 bisa langsung masuk uang dari AEoI ke kas negara? Saya rasa tidak. Karena prosesnya panjang,” tukas Bhima dalam diskusi terkait RAPBN 2018 di Warung Daun, Jakarta, Jumat, 25 Agustus 2017.
Baca juga:
Sementara terkait dengan strategi penerimaan pajak pemerintah, dirinya menilai, banyak warga di daerah yang setelah mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) namun tagihan pajak justru semakin meningkat. Bahkan dengan adanya tax amnesty, dapat menyebabkan adanya kegiatan ekonomi yang sulit untuk dilacak.
“Kalau begini terus lalu apa yang terjadi? Orang justru akan membeli sesuatu di bawah tangan, akan kontraproduktif terhadap penerimaan pajak itu. Tax amnesty justru ciptakan underground economy baru,” ucap Bhima.
Sebagai diketahui, pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, mematok penerimaan pajak sebesar Rp 1.415,3 triliun. Jumlah itu terdiri dari penerimaan Pajak Peghasilan (PPh) migas sebesar Rp 35,9 triliun serta pajak nonmigas sebesar Rp 1.379,4 triliun. (*)
Editor: Paulus Yoga
