Jakarta–Selain menerapkan kebijakan moneter, Bank Indonesia (BI) sebagai regulator juga melakukan pengawasan dan menetapkan kebijakan makroprudensial secara terukur dan proporsional.
Gubernur BI, Agus D.W. Martowardojo mengungkapkan, pelaksanaan pengawasan dan perumusan kebijakan makroprudensial ditempuh untuk memastikan terjaga dan terpeliharanya stabilitas sistem keuangan secara terkoordinasi antar otoritas di sistem keuangan.
Menurut Agus, implementasi pengawasan makroprudensial antara lain diwujudkan melalui pelaksanaan surveillance dan pemeriksaan bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap bank-bank yang memiliki eksposur risiko valuta asing (valas) terbesar.
“Hal ini dilakukan untuk memitigasi munculnya risiko sistemik di perbankan Indonesia akibat pelemahan nilai tukar,” ujar Agus di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 November 2015.
Sementara itu, kebijakan makroprudensial diarahkan pada upaya pengendalian risiko-risiko utama yang berpotensi menimbulkan risiko sistemik dan menjaga keseimbangan sistem keuangan. Selain itu kebijakan makroprudensial secara terukur ditempuh untuk memberikan ruang pemulihan pada sektor-sektor ekonomi yang risikonya relatif terkendali.
Sedangkan pada pertengahan 2015, BI melakukan penyesuaian kebijakan makroprudensial yang terkait dengan peningkatan besaran Loan to Value Ratio atau Financing to Value Ratio untuk kredit properti dan penurunan uang muka untuk kredit kendaraan bermotor.
Kebijakan makroprudensial lain yang juga ditempuh BI, yakni penyempurnaan ketentuan Giro Wajib Minimum (Loan to Funding Ratio) yang memungkinkan diperhitungkannya surat-surat berharga yang diterbitkan bank sebagai komponen dana pihak ketiga (DPK).
“Langkah terakhir ini, diharap dapat memberikan fleksibilitas dan ruang yang lebih besar kepada perbankan dalam menyalurkan kredir termasuk kredit kepada UMKM dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian,” tutup Agus. (*) Rezkiana Nisaputra
