Oleh Eko B. Supriyanto, Pimpinan Redaksi Infobank Media Group
“RAKYAT desa tak pakai dolar”. Itu kata Presiden Prabowo Subianto. Namun pernyataan Presiden, beberapa hari lalu itu mengejutkan publik — karena pernyataan Presiden Prabowo Subianto dinilai terlalu sederhana dalam membaca denyut nadi ekonomi bangsa. Ketika rupiah terpuruk menembus angka Rp17.600 per dolar Amerika Serikat (AS), beliau menyatakan bahwa gejolak nilai tukar ini tidak akan berdampak pada rakyat pedesaan. Sekali lagi, alasannya, “Rakyat desa tak pakai dolar.”
Menurut catatan Infobank yang menekuni analisis keuangan dan ekonomi perlu meluruskan kekeliruan analitis ini. Bukanlah watak seorang negarawan sejati jika ia menganggap bahwa krisis nilai tukar hanya menyangkut para spekulan dan pengusaha kaya di Jakarta, sementara rakyat di dusun-dusun bebas dari guncangan. Pemikiran semacam ini, jika dibiarkan, akan melahirkan kebijakan yang buta terhadap realitas yang sesungguhnya menghimpit “wong cilik” yang sebagian besar orang desa.
Pernyataan tersebut secara implisit menganggap bahwa masyarakat desa hidup di dalam sistem ekonomi tertutup (autarky), yang tidak terhubung dengan perdagangan global. Pandangan ini adalah sebuah kemunduran dalam teori ekonomi. Untuk membantah pernyataan ini, kita dapat merujuk pada mekanisme Imported Inflation (Inflasi Impor) dan teori Pass-Through Effect.
Teori ekonomi makro modern, termasuk dalam literatur International Economics klasik, dengan tegas menyatakan bahwa ketika nilai tukar mata uang domestik melemah (depresiasi), harga barang-barang impor dalam mata uang lokal akan naik. Petani di desa mungkin tidak pernah menyentuh uang dolar, tetapi mereka mengonsumsi barang yang dihargai dalam dolar. Pupuk kimia, pestisida, bibit unggul, pakan ternak pabrikan, hingga bahan bakar minyak (BBM) untuk traktor—sebagian besar komoditas ini mengandung bahan baku impor atau harganya sangat terpengaruh oleh pergerakan pasar global.
Baca juga: Rupiah Tembus Rp17.500 per Dolar AS, Purbaya Turun Gunung Bantu BI
Ketika harga-harga impor tersebut naik, biaya pokok produksi petani ikut melonjak. Inilah yang dalam teori ekonomi disebut sebagai Cost-Push Inflation. Petani tetap harus membayar lebih banyak rupiah untuk mendapat satu liter pupuk. Akibatnya, marjin keuntungan mereka tergerus, dan beberapa di antara mereka mungkin terlilit utang.
Diam-diam inflasi sudah mencopet dompet masyarakat pedesaan lewat harga harga yang lebih mahal karena barang impor ada di dalam tahu dan tempe yang dikonsumsi tiap hari. Kedelai merupakan bahan baku tahu tempe yang diimpor.
Lebih dari itu, jika daya beli petani melemah, mereka juga akan membatasi konsumsi. Ini akan memukul perputaran ekonomi di tingkat desa. Oleh karena itu, pernyataan “rakyat desa tak pakai dolar” adalah contoh fallacy of composition—kesalahan logika yang menganggap bagian yang kecil (transaksi tanpa dolar) sama dengan keseluruhan sistem ekonomi yang luas.
Dari kacamata ekonomi politik, pernyataan Presiden ini bukan sekadar kesalahan teknis. Ini mengandung bahaya moral yang serius. Sebagai seorang sosialis-demokrat yang meyakini ekonomi harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat kebanyakan, saya menilai pernyataan ini mencerminkan kurangnya empati terhadap struktur ekonomi yang rapuh di pedesaan.
Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi produsen kecil dan petani dari guncangan eksternal (seperti depresiasi mata uang). Jika Presiden beranggapan bahwa petani kebal terhadap Rupiah yang jatuh, maka langkah-langkah perlindungan struktural—seperti subsidi pupuk yang efektif, stabilisasi harga pangan, dan penguatan koperasi desa—akan dianggap tidak penting. Padahal, justru di saat rupiah terpuruk, peran intervensi negara sangatlah dibutuhkan.
Merosotnya rupiah menjadi Rp17.600 adalah alarm bagi kemandirian dan ketahanan ekonomi kita. Tidak ada satu jengkal tanah air pun yang sepenuhnya terisolasi dari gejolak moneter. Rakyat desa memang tidak memegang uang dolar untuk bertransaksi jual-beli di warung, tetapi mereka adalah ujung tombak yang paling rentan terkena ‘panas’ dari inflasi yang dipicu oleh melemahnya rupiah.
Robohnya dolar yang pasti memiskinan penduduk pendesaan dengan inflasi yang diam-diam jadi copet di dompet penduduk desa. Di sisi lain — rupiah yang longsor akan membuat boros bagi mereka yang suka bepergian ke luar negeri — tapi tak terasa bagi mereka yang dibayarin APBN.
Kepada Bapak Presiden dan seluruh jajaran ekonomi Kabinet yang “menepuk dada” karena ekonomi tumbuh 5,61 persen — untuk tidak terbuai oleh narasi simplistis. Hargai mereka yang bekerja di sawah dan ladang dan di lorong pedesaan. Jangan jadikan mereka korban dari lemahnya fundamental ekonomi makro.
Baca juga: Bank Mandiri Proyeksikan Rupiah Tembus Rp17.135 per Dolar AS di Akhir 2026
Saatnya memperkuat sistem jaring pengaman sosial dan menjamin harga produk pertanian yang adil—bukan dengan menepis realitas dengan kata-kata yang menyesatkan. Sebab, sesungguhnya, penderitaan ekonomi tidak memandang apakah seseorang membayar dengan dolar atau rupiah, ia hanya memandang pada isi perut yang harus diisi.
Pertanyaannya, apakah pernyataan presiden tentang “rakyat desa tidak membutuhkan dolar — apakah ini hasil bisikan para menteri bidang ekonomi, atau para menteri ini justru membisu ketakutan dan tidak pernah menjadi pembisik yang baik? Atau, jawabnya; “Pokoknya ada”
