Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan komitmennya dalam memulihkan aset negara dengan menyita enam aset senilai Rp9 miliar terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022.
Penyitaan dilakukan selama periode 12-15 Mei 2025, melibatkan berbagai jenis aset, yaitu 3 bidang tanah dan bangunan di Kota Surabaya, 1 unit apartemen di Kota Malang, 1 bidang tanah dan bangunan di Kabupaten Probolinggo, serta 1 bidang tanah dan bangunan di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini diungkapkan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
“Penyitaan dilakukan karena diduga aset-aset tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana terkait dengan perkara itu,” ujar Budi, di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada No. Kav. 4, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 16 Mei 2025.
Baca juga: KPK Bongkar Kredit Macet Rp20,8 Miliar Anggota DPRD di BPD, Asbanda Angkat Bicara
Budi menegaskan bahwa langkah penyitaan ini merupakan bagian dari upaya optimalisasi pemulihan aset terkait kerugian keuangan negara yang timbul akibat korupsi.
21 Tersangka, Termasuk 4 Orang Penerima Suap
Dalam pengembangan penyidikan kasus tersebut, KPK sebelumnya telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka pada 12 Juli 2024. Dari jumlah tersebut, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sementara 17 orang lainnya sebagai tersangka pemberi suap.
Dari 4 tersangka penerima suap, 3 di antaranya merupakan penyelenggara negara dan 1 orang adalah staf dari penyelenggara negara. Sementara itu, dari 17 tersangka pemberi suap, 15 orang merupakan pihak swasta dan 2 orang lainnya adalah penyelenggara negara.
Baca juga: KPK Ungkap Kredit Macet Anggota DPRD di BPD Capai Rp20,8 M, Potensi Korupsi Mengintai
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan dana hibah yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, namun justru disalahgunakan. KPK menegaskan akan terus melakukan langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk memastikan pengembalian aset negara dan penegakan hukum yang adil. (*)
