Bali – Pada pertemuan G20 2022 Indonesia, green finance hadir sebagai keseriusan Indonesia untuk memperbaiki perubahan iklim dan mencegah risiko perubahan iklim terhadap sektor ekonomi dan keuangan.
“Terdapat dua risiko dari perubahan iklim, yaitu risiko fisik dan risiko transisi yang mempengaruhi stabilitas moneter dan sistem finansial,” ujar Yati Kurniati Direktur Eksekutif dan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, dalam seminar di Nusa Dua, Bali, Jumat, 15 Juli 2022.
Menurutnya, risiko fisik yang terjadi dapat berupa tertundanya pengiriman barang dan jasa sehingga mempengaruhi inflasi dan kestabilan harga. Sementara itu, risiko transisi adalah perubahan perilaku produsen dan konsumen seperti, investor yang lebih memilih perusahaan bersertifikasi green finance daripada yang tidak.
Karena kedua hal itu, perusahaan-perusahaan di Indonesia harus bersiap untuk melakukan transisi dan mendapatkan sertifikasi green finance. Untuk mengalokasikan hal tersebut, perlu adanya sinergi yang tinggi dan kolaborasi dari setiap sektor untuk menghadapi tantangan yang dapat menghambat tercapainya implementasi green finance yang optimal di Indonesia.
Baca juga : Stabilitas Sektor Keuangan jadi Kunci Pemulihan Ekonomi RI
“Banyak sekali tantangan yang perlu kita bereskan terkait dengan industri ekosistem yang belum dewasa, ini juga perlu, mungkin tambahan atau peningkatan kompetensi teknik sehingga kita bisa dorong pembiayaan ke beberapa sektor dan kuncinya adalah kolaborasi,” tambah Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Mandiri, di kesempatan yang sama.
Saat ini, pemerintah dan perbankan telah membentuk kelompok 14 bank inisiatif keuangan berkelanjutan Indonesia yang telah membiayai berkelanjutan nasional sebesar Rp809,7 triliun dan pembiayaan hijau nasional sebesar Rp466,2 triliun.
Diharapkan bukan hanya pemerintah dan perbankan saja yang berkolaborasi untuk mewujudkan green finance, namun juga peran serta masyarakat Indonesia menjadi hal yang penting. (*) Fatin
