Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pendapatan negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017 yang ditargetkan sebesar Rp1.737,6 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp1.495,9 triliun.
Selanjutnya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di tahun 2017, meskipun menghadapi tantangan yang cukup berat dengan masih rendahnya harga beberapa komoditas pertambangan seperti minyak bumi dan batubara, ditargetkan sebesar Rp240,4 triliun.
Sementara itu, belanja negara dalam RAPBN tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp2.070,5 triliun, yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.310,4 triliun, dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp760 triliun.
“Dengan berbagai agenda dan sasaran pembangunan yang saya sampaikan tadi, maka kebijakan fiskal dalam tahun 2017 masih bersifat ekspansif yang terarah untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan defisit anggaran RAPBN 2017 ditargetkan sebesar Rp332,8 triliun atau 2,41% dari PDB,” ujar Jokowi, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2016.
Secara umum, kata dia, kebijakan pembiayaan anggaran di 2017 akan diarahkan untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pembiayaan kreatif dan inovatif sekaligus meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi secara lebih luas,
Selain itu, juga mendukung program peningkatan akses pendidikan dan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta menyempurnakan kualitas perencanaan investasi pemerintah, dan rasio utang terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) dalam batas aman dan terkendali.
“Sementara itu, keterlibatan pihak swasta dalam pembiayaan pembangunan akan ditingkatkan melalui skema kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha,” tutup Jokowi. (*)
Editor : Apriyani K
