Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pembangunan LRT (Lintas Raya Terpadu) memang secara hitung-hitungan tak menguntungkan. Namun, pemerintah tetap memutuskan untuk membangunnya.
Menurutnya, pembangunan transportasi massal seperti itu bukan diputuskan secara ekonomi, melainkan keputusan secara politik. Begitu pun pada saat memutuskan untuk membangun MRT (Moda Raya Terpadu).
Baca juga: Tiap Weekend dan Libur Nasional Naik LRT Jabodebek Bayar Maksimal Cuma Rp10.000
“Memutuskan seperti itu adalah keputusan politik bukan keputusan ekonomi di perusahaan. Dihitung untung ruginya boleh, tapi kalo dihitung dan selalu rugi apakah kita tidak akan bangun namanya MRT?, LRT juga sama. Hanya gimana menutup kerugian itu dari sebelah mana,” kata Jokowi dalam BNI Investor Daily Summit 2023, Selasa 24 Oktober 2023.
Pemerintah pun, kata Jokowi, memutuskan untuk menutupi kerugiannya dengan electronic road pricing (ERP) atau sistem pengendalian lalu lintas berbasis elektronik dengan menggunakan skema pembayaran bagi setiap pengendara yang melewati jalan tertentu.
“Akhirnya ketemu ditutup dari electronic road pricing. Saya putuskan dan itu keputusan politik. Bahwa APBN atau APBD skarang masih suntik Rp800 miliar itu memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,” jelasnya.
Baca juga: MRT Jakarta Gandeng BCA Digital Hadirkan Layanan Bank as a Services
Sebelumnya, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri mengungkapkan perhitungannya bahwa Kereta Cepat Jakarta – Bandung (KCJB) baru akan balik modal dalam waktu paling lama lebih dari 100 tahun.
Dia pun membeberkan simulasi dengan hitungan super optimis, dimana hal tersebut mengesampingkan ongkos operasional dan tidak membayar bunga pinjaman. Yang paling cepat saja, Faisal memperkirakan untuk mengembalikan modal atau nilai investasi senilai Rp114,4 triliun dibutuhkan waktu 48,3 tahun. (*)
Editor: Galih Pratama
