Poin Penting
- Aida S. Budiman menawarkan visi menjadikan BI sebagai bank sentral terbaik di emerging economies melalui delapan program kerja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif
- Sinergi fiskal-moneter menjadi program utama Aida, dengan fokus pada stabilitas inflasi, sistem keuangan, pembiayaan, struktur ekonomi, serta membangun persepsi positif
- Tujuh penajaman kebijakan mencakup bauran kebijakan BI, reformasi data, pendalaman pasar uang, diversifikasi mata uang dan LCT, hingga inovasi sistem pembayaran.
Jakarta – Komisi XI DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test kepada Calon Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) Aida S. Budiman pada Rabu (26/8/2026).
Aida merupakan calon tunggal untuk meggantikan Destry Damayanti yang saat ini menjadi Pejabat Gubernur Sementara (PGS) dan juga calon Gubernur BI.
Dalam paparannya di hadapan anggota dewan Komisi XI DPR RI, Aida menyampaikan visi misinya untuk menjadikan BI sebagai bank sentral terbaik di emerging economies dan berkontribusi positif pada perekonomian nasional dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui 8 program kerja.
Aida menyebutkan, 8 program kerja tersebut dipisahkan menjadi 1 penguatan sinergi plus 7 penajaman program kerja utama.
Pertama, sinergi kebijakan BI dan nasional yang dilandasi dengan komunikasi yang efektif. Terdapat 5 bidang yang difokuskan, yakni fiksal-moneter, stabilitas inflasi, pembiayaan dan stabilitas sistem keuangan, struktur ekonomi, serta persepsi positif.
Baca juga: Fit and Proper Test Gubernur BI, Destry Tegaskan Independensi Bank Indonesia
Aida menjelaskan, fiskal dan moneter merupakan dua motor utama dalam menggerakan perekonomian. Dia menyebutkan, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) perlu dilakukan sinergi dengan otoritas moneter agar dapat melakukan respons kebijakan yang sesuai dengan asumsi, termasuk penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) hingga global bond yang dapat mempengaruhi likuiditas valas dan nilai tukar rupiah.
“Kadang kala, antara otoritas moneter dan fiskal mempunyai kebijakan yang berbeda. Tapi, yang penting adalah tujuannya sama yaitu menuju stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi, atau bahkan mendorong pertumbuhan ekonomi. Suatu saat, fiskalnya harus konsolidasi, moneternya bisa melakukan ekspansi. Yang penting di sini adalah bagaimana membangun persepsi atau narasi positif dari kebijakan yang dilakukan,” jelasnya.
Aida menyatakan, apabila kebijakan fiskal dan moneter sinkron, maka akan menumbuhkan kepercayaan para pelaku ekonomi maupun investor terhadap Indonesia. Dengan modal tersebut, aliran modal atau inflow dapat masuk ke Indonesia dan menjadi modal untuk meningkatkan perekonomian nasional.
“Bila pasar, pelaku ekonomi memahami apa yang dilakukan oleh indonesia, maka mereka akan meminjamkan kepercayaan tersebut dengan mengalirkan modal dan menjadi modal kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.
Sementara itu, tujuh penajaman program kerja terdiri dari kalibrasi bauran kebijakan BI. Lalu, reformasi data sesuai arsitektur data global. Menurutnya, tren global saat ini adalah perbaikan kodefikasi data agar bisa digunakan untuk analisa digital.
“Ini penting untuk surveillance kita sehingga kitab isa mengetahui bagaimana optimalisasi penerimaan devisa dan juga membantu untuk menjaga stabilitas nilai tukar,” jelasnya.
Ketiga, kebijakan memperluas sumber pembiayaan dengan pendalaman pasar uang, termasuk penggunaan instrumen pasar uang yang baru untuk menjadi underlying operasi moeneter BI.
“Tapi satu tambahan di sini adalah untuk mengajak penggunaan platform Investor Relations Unit, IRU-RIRU-GIRU yang sudah ada di BI bersama Kemenkeu dan Kementerian lainnya. Ini bisa menjadikan platform untuk menjual proyek-proyek strategis nasional Indonesia,” tambahnya.
Keempat, kebijakan pasar uang dan pasar valas (PUVA) diversifikasi mata uang. Mayoritas atau 80-90 persen Indonesia masih menggunakan dolar AS untuk perdagangan internasional.
Untuk itu, BI mendorong agar perdagangan internasional dilakukan menggunakan mata uang lokal negara masing-masing dengan perluasan Local Currency Transaction (LCT) yang sudah ada 6 negara yang berkerjasama, sehingga dapat mendongkrak volume pasar keuangan.
Baca juga: Jika Pimpin BI, Ini 5 Inisiatif Strategis yang Disiapkan Destry Damayanti
Kelima, kebijakan sistem pembayaran yang inovatif yang perlu dilakukan penguatan, seperti kajian mengenai cross border payment .
Keenam, pengembangan UMKM menuju eksoistem terintegrasi. Dengan upaya untuk menghubungkan dengan penyerapan tenaga kerja.
“Jadi UMKM tidak saja berdiri sendiri, bisa go ekspor tetapi bisa menjadi ke dalam value chain dari pada pergerakan produksi di hilirisasi,” tandasnya.
Ketujuh, bauran kebijakan kelembagaan yaitu meningkatkan bisnis proses re-engineering agar lebih efisien dan terdigitalisasi, serta penguatan sumber daya manusia (SDM). (*)
Editor: Galih Pratama
