Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklarifikasi soal tingginya anggaran perlindungan sosial (perlinsos) di tahun 2024, tetapi dana yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos) hanya Rp75,6 triliun. Adapun total anggaran perlinsos 2024 mencapai Rp479 triliun.
“Saya ingin menyampaikan realisasi anggaran perlindungan sosial dan ini yang sering muncul terutama di media-media sosial. Kayaknya menjadi pembahasan banget,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin 25 Maret 2024.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa anggaran ratusan triliun untuk perlinsos terbagi dalam berbagai kategori mulai dari bantuan pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial. Artinya, tidak hanya Kemensos yang dipimpin oleh Tri Rismaharini yang mendapatkan aliran anggaran perlinsos.
Baca juga: Ditanya DPR Soal Anggaran Bansos hingga Makan Siang Gratis, Begini Jawaban Sri Mulyani
“Kemarin saya dengar bahwa Kementerian Sosial di DPR menyampaikan bahwa untuk Kementerian Sosial hanya bertanggung jawab Rp75,6 triliun. Itu memang untuk program kartu sembako, PKH, dan asistensi rehabilitasi sosial terutama untuk lansia dan lain-lain,” jelasnya.
Selanjutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga ikut mengelola anggaran perlinsos sebesar Rp30 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk membantu siswa hingga mahasiswa yang tidak mampu melalui PIP dan KIP.
Kemudian Kementerian Kesehatan juga mengelola perlinsos sebesar Rp49 triliun, untuk masyarakat miskin yang tidak mampu dalam membayar BPJS Kesehatan.
“Jadi dari Rp496 triliun itu Rp49 triliun sendiri untuk pembayaran PBI JKN sebesar Rp49 triliun. Kemudian yang langsung ke masyarakat desa itu bantuan langsung tunai desa ada Rp10,7 triliun,” ujarnya.
Sementara itu, sisa anggaran perlinsos sebesar Rp330 triliun dialokasikan untuk subsidi energi, yakni subsidi BBM, LPG, dan Listrik yang dibayarkan langsung ke PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).
Selain itu juga digunakan untuk subsidi non energi, di antaranya untuk subsidi pupuk, PSO, bunga KUR, dan bunga kredit perumahan.
Baca juga: Pemilu 2024 Usai, Jokowi Pastikan Bansos Beras Gratis Lanjut Terus
“Di dalam Rp330 triliun juga masih ada cadangan kalau terjadi bencana, misalnya terjadi gempa bumi dan lain-lain itu kita masukin. Jadi untuk supaya masyarakat banyak yang menanyakan Rp496,8 triliun, Rp75,6 triliun memang Kemensos yang melakukan. Sementara sisanya ada di beberapa K/L dan subsidi yang cukup besar dalam bentuk dari barang listrik, LPH BBM, pupuk, kredit usaha dan kredit perumahan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Mensos Tri Rismaharini mengatakan Kemensos hanya mengelola sebagian kecil dari anggaran perlinsos di APBN.
“Sisanya (bansos lain) ya saya enggak ngurusi. Saya ngurusi ini saja mumet, komplain sini-sana. Yang jelas kami enggak berikan (bansos) di luar DTKS dan di luar program kami. Dari mana kami dapat uang?” kata Risma dalam rapat kerja bersama Komisi VIII di DPR RI. (*)
Editor: Galih Pratama
