Jakarta – Pemerintah telah mempersiapkan rencana jangka panjang dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi. Salah satunya dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, sebagai katalis pertumbuhan dalam implementasi agenda reformasi struktural.
Deni Ridwan Direktur Surat Utang Negara serta Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyebutkan, tren utama yang muncul setelah pandemi adalah pola hidup new normal, peta perdagangan, investasi baru, kesadaran energi hijau, serta ketahanan energi dan pangan.
“Ini sesuatu yang menjadi konsen bersama, sehingga kita berusaha untuk memanfaatkan peluang ini untuk bisa melakukan reformasi struktural sebagai akselerasi pertumbuhan ekonomi,” kata Deni di acara Penganugerahaan Top 20 Financial Institution Award 2022 yang digelar The Finance, Kamis, 24 November 2022.
Secara Rinci, Deni menjelaskan, pemanfaatan peluang emerging trends dan reformasi struktural untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi antara lain, pertama, penggunaan produksi dalam negeri yang akan membantu pemulihan sektor riil.
Kedua, hilirisasi industri Sumber Daya Alam (SDA) bernilai tambah tinggi yang akan mendorong industri domestik, menambah lapangan kerja dan meningkatkan penerimaan negara. Ketiga, pembangunan EBT dan transisi ekonomi hijau yang telah tertuang dalam komitmen NDC (Nationally Determined Contribution).
Terakhir, pemanfaatan ekonomi digital dan reformasi sektor keuangan. Ini menjadi penting karena visi Indonesia di 2045 Indonesia menjadi negara terbesar ke lima di dunia dari sisi PDB dengan nilai USD9,1 triliun dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar USD23 ribu.
“Tentu kita harus melakukan sektor keuangan yang berdaya saing di regional harapannya sektor keuangan yang dalam, inovatif, efisien, inklusif, dapat dipercaya serta stabil. Kita lihat bahwa pembangunan ekonomi butuh dukungan dari sektor keuangan yang dalam, kebutuhan ini mengandalkan dari saving, namun kita lihat nasional saving kita terus menurun dibandingkan dengan PDB,” ungkapnya. (*)
