Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengaku akan mengkaji sumber dan jumlah iuran pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan guna menutupi defisit anggaran yang mencapai Rp 9 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso mengaku menyerahkan seluruh keputusan kepada Pemerintah.
“Kami BPJS kesehatan tidak dalam posisi memutuskan untuk menaikan. Kita memberikan masukan mengenai data klaim, data apa saja di kita dan pemerintah menggunakan data itu untuk buat keputusan menaikan apa tidak iuran,” ungkap Kemal di Jakarta, Jumat 3 November 2017.
Kemal juga menegaskan, bahwa pihaknya tidak akan mengurangi pelayanan serta kinerjanya kepada para peserta BPJS walau pihaknya mengalami defisit anggaran yang mencapai Rp 9 triliun tersebut.
“Devisit Rp 9 triliun itu angkanya dinamis, setiap hari kita terima dan bayarkan klaim dan angka devisit masih nanti lihat dari hasil audit kantor akuntan publik setelah audit jelas terlihat. Tetapi apapun tantangan kita berkomitmen untuk selalu bayarkan klaim ke Rumah Sakit (RS),” ungkap Kemal.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan mengkaji sumber iuran BPJS Kesehatan guna dapat menutup defisit anggaran yang dialami BPJS.
“Kemenkeu sekarang mengkaji untuk melihat sumber-sumber kontribusi dari iuran agar lebih seimbang. Jadi, BPJS bisa mendapatkan jumlah masukan dari iuran yang bisa men-sustain dari jumlah kewajiban yang mereka harus bayar,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis 2 November 2017.(*)
