Jakarta–Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) lewat program sejuta rumah yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti mengatakan, hingga saat ini sektor properti di Indonesia masih menghadapi tantangan berat. Untuk itu pemerintah terus berupaya memangkas selisih pasokan dan permintaan rumah (backlog) yang kini mencapai 13,5 juta unit.
Di satu sisi, kata dia, kebutuhan rumah baru yang bersumber dari pertumbuhan penduduk dan urbanisasi setiap tahunnya mencapai sekitar 800 ribu unit per tahun. Selain itu, persoalan lainnya adalah rumah yang tidak layak huni yang sebanyak 3,4 juta dan daerah kumuh perkotaan sekitar 38.000 hektare.
“Untuk mengatasi persoalan itu pemerintah terus mengatasi kesenjangan kebutuhan rumah serta mengatasi tempat layak tinggal atau layak huni khusunya bagi kalangan MBR,” ujar Lana dalam seminar yang diselenggarakan Infobank dan Perbanas yang bertema “Sinergi Antara Regulator, Perbankan & Pengembang Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Kredit & Perlindungan Konsumen di Sektor Property” di Jakarta, Selasa, 16 Mei 2017. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Poin Penting Kerusakan atau hang perangkat operasional seperti aplikasi kasir bisa menyebabkan gangguan bisnis serius… Read More
Poin Penting OJK mencatat jumlah polis asuransi kesehatan mencapai sekitar 21 juta, sebagai bagian dari… Read More
Poin Penting OJK menyoroti indikasi proyek fiktif di fintech lending dan menegaskan praktik fraud akan… Read More
Poin Penting Risiko banjir dan bencana meningkat, mendorong pentingnya proteksi aset sejak dini melalui asuransi… Read More
Poin Penting OJK menargetkan aset asuransi tumbuh 5-7 persen pada 2026, seiring optimisme kinerja sektor… Read More
Poin Penting OJK memproyeksikan kredit perbankan 2026 tumbuh 10–12 persen, lebih tinggi dibanding target 2025… Read More