Ekonomi dan Bisnis

Ini Langkah Pemerintah Penuhi Kebutuhan Rumah MBR

Saat ini, ketersediaan rumah yang baru dapat dipenuhi hanya sekitar 400 ribu hingga 500 ribu unit. Akibatnya backlog akan terus naik. “Masih ada gap dan kekurangan lagi sebesar 400.000 ribu unit lagi setiap tahunnya, kalau tidak diatasi dan ditangani maka backlognya ini akan semakin tinggi,” ucap Lana.

Untuk mengatasi tantangan ini, kata dia, pemerintah telah memberikan fasilitas penyediaan rumah murah yang diperuntukkan bagi kalangan MBR. Hal ini tentunya sebagai bentuk dukungan dalam menyukseskan program sejuta rumah. Pemerintah juga menggandeng bank-bank dan developer untuk menyukseskan fasilitas rumah murah ini.

Baca juga: Pentingnya Ekosistem Perumahan untuk Kalangan MBR

“Sebagai dukungan program sejuta rumah pemerintah telah mengeluarkan fasilitas, seperti subsidi untuk pembiayaan rumah, likuiditas untuk perumahan, pembebasan pengenaan pajak nilai atau PPN, rusunami, dan juga prasarana untuk rumah sederhana tapak,” tukas Lana.

Dengan adanya program rumah murah ini, diharapkan masyarakat yang belum memiliki rumah khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengambil dan memiliki rumah dengan uang muka (down payment/DP) dan angsuran yang sangat rendah dalam perbulannya. (Bersambung ke halaman berikutnya)

Page: 1 2 3

Rezkiana Nisaputra

Recent Posts

IHSG Ditutup Melesat 4,42 Persen ke Level 7.279, BRPT hingga PTRO jadi Top Gainers

Poin Penting IHSG melonjak 4,42% ke level 7.279, dengan mayoritas saham (623) ditutup menguat. Seluruh… Read More

13 hours ago

Biaya Haji Berpotensi Melonjak Imbas Tekanan Global, Ini Usulan Maskapai

Poin Penting: Biaya haji 2026 terancam naik signifikan akibat kenaikan harga avtur, asuransi, dan tekanan… Read More

14 hours ago

Ancaman Siber Naik Level, Kaspersky Dorong Perusahaan Terapkan SOC Berbasis AI

Poin Penting Ancaman siber makin kompleks dan canggih (APT, AI, eksploitasi mobile), berdampak pada operasional,… Read More

14 hours ago

Dana Perlindungan Pemodal Masih Rendah, SIPF Hadapi Sejumlah Tantangan

Poin Penting SIPF belum memiliki payung hukum kuat, karena belum diatur dalam undang-undang meski risiko… Read More

14 hours ago

Konflik Timteng Berisiko Ganggu Internet Global? Ini yang Harus Dilakukan Pelaku Bisnis

Poin Penting Konflik Timteng memicu risiko gangguan infrastruktur digital global, termasuk data center dan jaringan… Read More

14 hours ago

Bukan Soal Investasi Keamanan Siber, Ini Penyebab Data Nasabah Masih Rawan Dibobol

Poin Penting Kebocoran data masih terjadi karena penggunaan banyak tools keamanan yang tidak terintegrasi (silo),… Read More

14 hours ago