Jakarta — Empat mantan direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menyesalkan keputusan pencopotan mereka dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Senin (2/9) lalu.
Keempat jajaran direksi antara lain Direktur Risk Management Mohamad Irfan, Direktur Hubungan Kelembagaan Sis Apik Wijayanto, Direktur Human Capital Sophia Alizsa serta Direktur Jaringan dan Layanan Osbal Saragi Rumahorbo.
“Tujuan kami murni hanya agar publik mengetahui keadaan yang sebenarnya.
Kami paham betul bahwa ini merupakan kewenangan penuh dari Menteri BUMN untuk mencopot direksi perseroan, namun sudah sepatutnya pemberhentian ini dengan alasan yang jelas,” tegas mereka dalam pernyataan bersama yang diperoleh Infobank di Jakarta, Rabu (4/9).
“Namun publik juga harus paham, bahwa Menteri BUMN bukanlah pemilik perusahaan, dia hanya diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengelola. BRI ini milik rakyat Indonesia dan juga investor atau publik,” imbuh pernyataan tersebut.
Menurut mereka, BRI merupakan aset nasional yang harus dijaga, karena sangatlah besar dan memiliki peranan sangat strategis dan signifikan terhadap perekonomian nasional Republik Indonesia. Sebagai bank yang memiliki market share besar dan juga market cap (kapitalisasi pasar) terbesar kedua di Indonesia (memiliki kapitalisasi pasar terbesar ketiga di Asia Tenggara).
Selain itu, BRI juga dinilai harus ikut berperan dalam menjaga stabilisasi keuangan nasional. BRI merupakan bank besar yang berdampak sistemik, maka kelangsungan dari bank ini harus benar-benar dijaga agar sustainable.
Manajemen BRI telah memulai transformasi (corporate transformation) di dalam BRI sejak 2018 termasuk di antaranya melalui digitalisasi di berbagai aspek operasional.
“Bank BRI sudah memiliki roadmap kerja yang jelas dengan goal yang ingin kami capai bersama sebagai tim manajemen dari direksi Bank BRI agar mencapai The Most Valuable Bank in South East Asia tahun 2022,” ungkap mereka.
Keempat mantan direktur BRI juga menekankan, bahwa perseroan tetap concern terhadap UMKM, mengurangi segmen korporasi dan saat ini sedang menyusun roadmap dengan membangun beberapa lembaga pro-UMKM untuk mencapai komposisi kredit UMKM yang semakin tinggi untuk mendukung juga agar pertumbuhan UMKM di Indonesia semakin berkembang, tidak hanya di domestik namun juga di pasar dunia.
“Seluruh anggota jajaran direksi BRI yang dicopot dalam rangkaian RUPSLB tahun 2019 termasuk Direktur Utama dicopot meski telah menunjukkan kinerja yang luar biasa dan membawa BRI menuju the new high, yaitu mencapai Bank dengan asset dan laba terbesar di Indonesia. KPI seluruh direksi juga sudah mencapai lebih dari 100 persen,” kata mereka lagi.
Seluruh kinerja keuangan BRI sebagai perusahaan publik juga sudah disampaikan di dalam website Bursa Efek Indonesia untuk memenuhi aspek keterbukaan informasi.
“Kami berharap jajaran direksi BRI yang baru betul-betul merupakan sosok yang tepat dan memiliki kapasitas, kapabilitas yang dibutuhkan untuk melanjutkan kinerja BRI sesuai dengan aspirasi perseroan dan juga kebutuhan organisasi,” sambung pernyataan tersebut.
“Kami juga tidak menginginkan agar isu ini menjadi bola liar dan berita ataupun informasi yang beredar menjadi dipelintir dan akhirnya merugikan masing-masing pihak dan juga Bank BRI sebagai institusi perbankan yang kredibel,” tekan mereka.
Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, perombakan jajaran direksi di BRI tersebut wajar terjadi seiring dengan keputusan pemegang saham. “Perombakan untuk penyegaran sambil untuk meningkatkan value daripada BRI,” ucapnya usai menghadiri RUPSLB BRI. (*)
