Jakarta – Muhammadiyah kini resmi memiliki Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), yaitu Bank Syariah Matahari (BSM). Bank hasil konversi dari BPR Matahari Artadaya ini, telah mendapatkan izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tertuang dalam Keputusan (SK) Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-39/D.03/2025 tertanggal 18 Juni 2025.
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan mendukung penuh pertumbuhan Bank Syariah Matahari. Oleh karena itu, PP Muhammadiyah mengimbau seluruh warga persyarikatan mulai menempatkan dana pihak ketiga seperti tabungan dan deposito di Bank Syariah Matahari.
Selain itu, seluruh aktivitas keuangan juga diimbau untuk dilakukan melalui Bank Syariah Matahari dan mendorong pengelolaan transaksi keuangan kelembagaan dilayani oleh BPRS tersebut.
Tak hanya itu, Muhammadiyah juga meminta agar warga aktif berpartisipasi dalam sosialisasi dan pengembangan Bank Syariah Matahari di wilayah masing-masing.
“Langkah ini diyakini akan membawa manfaat besar bagi persyarikatan, masyarakat sekitar, serta pengembangan nilai-nilai ekonomi syariah yang inklusif,” dikutip dari surat resmi nomor 124/HIM/1.0/C/2025, yang ditandatangani Ketua PP Muhammadiyah Dr H Anwar Abbas dan Sekretaris H Izzul Muslimin, dikutip, Senin, 14 Juli 2025.
Kehadiran Bank Syariah Matahari ini merupakan bagian dari strategi Muhammadiyah dalam memperkuat jaringan perbankan syariah internal.
Sementara secara industri, Bank Syariah Matahari diharapkan mampu mendorong pertumbuhan dan kinerja industri BPR-BPRS di Tanah Air yang tengah diselimuti kondisi ekonomi yang tak menentu.
Lalu, seperti apa kinerja terbaru industri BPR dan BPRS? OJK mengungkapkan hingga akhir Maret 2025 total aset BPR dan BPRS mencapai Rp228,36 triliun. Angka ini tumbuh 5,31 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca juga: Kantongi Izin OJK, Bank Syariah Matahari Milik Muhammadiyah Resmi Beroperasi
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan kinerja keuangan industri BPR/BPRS terus menunjukan tren positif dan tumbuh secara berkelanjutan.
“Total aset hingga Maret 2025 itu tumbuh sebesar 5,31 persen yoy, menjadi senilai Rp228,36 triliun,” ungkap Dian dalam The Finance Top 100 BPR Awards 2025 yang diselenggarakan The Finance yang merupakan bagian dari Infobank Media Group di Jakarta pada medio Juni lalu.
Sejalan dengan pertumbuhan aset tersebut, lanjut Dian, penyaluran kredit dan pembiayaan juga terus menunjukan peningkatan sebesar 6,51 persen yoy, menjadi senilai Rp172,10 triliun.
Dari sisi pengumpulan dana, dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun BPR dan BPRS tercatat tumbuh sebesar 4,98 persen menjadi Rp160,43 triliun hingga Maret 2025.
Sementara dari aspek permodalan BPR/BPRS masih terjaga. Ini tercermin dari capital adequacy ratio (CAR) yang mencapai angka 28,12 persen.
“Ini menunjukkan ketahanan, yang tentu saja sangat baik dan mampu menopang resiko kredit atau pembiayaan yang sedang menunjukkan tren peningkatan,” imbuhnya.
Baca juga: ArisanKU BPR Kanti Jadi Simbol Kolaborasi BPR se-Indonesia
Jumlah BPR dan BPRS
Hingga Mei 2025, OJK mencatat ada sebanyak 1.518 BPR dan BPRS yang beroperasi di Tanah Air. Jika dirinci, ada sebanyak 1.345 BPR dan 173 BPRS.
Dari jumlah itu, lanjut Dian, sebanyak 85 persen BPR yang telah memenuhi modal inti minimum (MIM) sebesar Rp6 miliar.
Sedangkan, sisanya sedang dalam proses konsolidasi. Aturan modal ini diatur dalam POJK Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan MIM BPR.
“Dari jumlah tersebut sebanyak 85 persen BPR telah memenuhi modal inti minimum dan sisanya ini masih dalam proses konsolidasi,” pungkasnya. (*)
