Jakarta – Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi teken kesepakatan kerja sama untuk penyelenggaraan haji 2025. Salah satu poin kesepakatan tersebut adalah kuota haji asal Indonesia tetap 221.000 orang.
Penandatanganan kerja sama penyelenggaraan haji Indonesia – Arab Saudi dilakukan oleh Menteri Agama Indonesia Nazaruddin Umar dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F. Al-Rabiah di Jeddah, Arab Saudi. Kesepakatan ini menandai secara resmi pelaksanaan tahapan layanan haji untuk jemaah asal Indonesia.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, beberapa poin kesepakatan dalam kerja sama penyelenggaraan haji Indonesia-Arab Saudi.
Baca juga : Biaya Haji 2025 Turun, Begini Kata Bos BPKH
Antara lain, jumlah kuota haji dari Indonesia, bandara penerimaan dan pemulangan jemaah asal Indonesia, hingga layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi jemaah asal Indonesia.
“Komisi VIII akan memastikan kesepakatan antara Indonesia dan Arab Saudi diterapkan pada pelaksanaan haji 2025 ini,” katanya dikutip Jumat, 17 Januari 2025.
Ia menjelaskan, sebanyak 221.000 jemaah haji asal Indonesia akan datang secara bertahap ke Tanah Suci. Sebanyak 110.000 jemaah haji Indonesia dijadwalkan tiba di Bandara Amir Mohammad Bin Abdul Azis di Madinah dan kembali melalui Bandara King Abdul Azis di Jeddah.
Sedangkan, sebanyak 110.500 jemaah haji Indonesia menggunakan rute tiba di Bandara King Abdul Azis di Jeddah dan kembali melalui Bandara Amir Mohammad Bin Abdul Azis di Madinah.
Baca juga : Biaya Haji 2025 Turun! Ini Rinciannya
Petugas haji Indonesia mendapat kuota 2.210 orang atau setara dengan 1 persen dari total kuota jamaah haji Indonesia.
“Kami tetap berharap semoga ada penambahan kuota,” kata Marwan.
Marwan mengatakan, Menteri Agama Nazaruddin Umar terus melakukan lobi kepada Pemerintah Arab Saudi agar ada kelonggaran batasan umur bagi jemaah haji asal Indonesia. Menteri Agama menyampaikan kondisi jemaah haji Indonesia yang terpaksa mengantre cukup lama untuk berangkat haji.
“Daftar tunggu haji di Indonesia cukup panjang. Bahkan ada daerah di Sulawesi yang harus menunggu hampir 50 tahun untuk berangkat haji sehingga banyak jemaah kita yang uzur,” kata Marwan.
Selain itu, keterbatasan tempat di Mina juga menjadi pembahasan kedua belah pihak. Menteri Agama mengusulkan adanya skema tanazul (kembali ke hotel tanpa mabit di Mina) yang memungkinkan jemaah haji Indonesia tidak menginap di tenda Mina tapi menginap di hotel yang berada di sekitar jamarat (tempat melempar jumrah).
Usulan yang disampaikan pihak Indonesia menurut Marwan, disambut baik oleh Kementerian Arab Saudi. “Usulan adanya tanazul disetujui tapi skemanya seperti apa, harus disimulasikan terlebih dahulu,” pungkasnya.
Baca juga: Bidik Dana Tabungan Haji Rp20 Triliun di 2025, BSI Bangun “Kolam Baru”
Diketahui, usulan penambahan kuota haji ini sempat disampaikan Panja Biaya Haji DPR RI saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo disebut bakal melakukan kunjungan ke Arab Saudi untuk melakukan lobi agar mendapatkan tambahan kuota haji 2025. Hal tersebut untuk memperpendek lamanya daftar tunggu jemaah.
“InsyaAllah beliau menjelaskan akhir Januari akan melakukan perjalanan. Dan kami berharap beliau sampai ke Saudi. Dan ketemu Raja lah di sana yang menentukan kuota bisa ditambah atau tidak,” kata Marwan usai pertemuan Panja Haji DPR dengan Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025.) (*)
Editor: Galih Pratama
